DENPASAR- Gubernur Bali Wayan Koster telah menyiapkan skema yang hitung-hitungan sangat cermat guna mengatasi masalah terjadi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bali menjalang masa berakhinya jabatannya pada 5 September 2023 mendatang.
Dalam perhitungannya defisit pada APBD Bali 2023 tidak sampai pada angka Rp 1 tiliun apalagi mencapai Rp 1,9 triliun seperti yang selama ini beredar. Dalam hitungan cermat Gubernur Koster, defisit APBD Bali diperkirakan Rp 300-700 miliar dan itupun sudah disiapkan skemanya dengan hitungan yang cermat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Paripurna di DPRD Bali yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan didampingi para wakil pimpinan dan anggota dewan di Ruang Rapat Utama DPRD Bali, Senin (16/7/2023).
Gubernur Koster menegaskan, telah memiliki skema menyelesaikan defisit diantaranya diambil dari RS. Bali Mandara dan RS. Mata rumah sakit Indra. Kalaupun masih kepepet untuk menyelesaikan defisit anggaran, biaya non prioritas dikurangi hingga Rp 200 miliar sehingga sampai Desember 2023 sudah bisa klop.
“Zaman pandemic covid saja bisa dihitung cermat apalagi sekarang, situasi sudah normal,”ujarnya.
Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, potensi untuk mendapatkan dana yakni rencana kerjasama dengan pihak ketiga sedang berproses yakni lahan milik Pemprov Bali seluas 39,8 hektar.
Lahan di kawasan Nusa Dua tersebut sudah dihitung oleh tim appraisal. Harga sewa lahan sebelumnya hanya Rp 7 miliar setahun sekarang nilainya naik menjadi Rp 51 miliar setahun.
Sementara sisa kontrak masih lagi 16 tahun. Dalam kerjasama penggunaan lahan tersebut, Gubernur Koster meminta pada pihak ketiga untuk membayar sewa lahan tersebut dibayar muka sekaligus dan bukan dicicil setiap tahun.
“Kalau dibayar didepan, dalam hitungan nilai sewa tersebut akan mencapai senilai Rp 830 miliar dan harus dibayar didepan sekaligus,” pintanya tegas.
Gubernur Koster menambahkan, lahan Pemprov yang disewa oleh pihak ketiga dijadikan jaminan bank dan investor mendapatkan uang cash didepan, sementara sewa lahan Pemprov dibayar dengan cara mencicil. Kalau dalam hitungan tersebut dan dibayar dimuka sekaligus, maka nilainya Rp 830 miliar terealisasi.
“Kalau terealisasi maka hitungannya akan dijadikan tambahan penyertaann modal Rp 600-650 miliar pada Bank BPD Bali,”katanya.
BPD Bali adalah badan usaha yang sangat sehat dan deviden yang didapat Pemprov Bali dari 20 sampai 25 persen dari total modal yang dimiliki 609 miliar lebih.
Setelah ada tambahan penyertaan modal lagi Rp 600 miliar maka akan ada tambahan deviden lagi Rp 140 miliar. Dana tersebut akan dipakai sebagai pengganti potongan DAU setiap tahun Rp 188 miliar oleh pemerintah pusat.
“Selisihnya lagi Rp 40 miliar bisa diselesaikan apalagi situasi ekonomi sudah membaik, ini sudah dihitung dengan cermat,”bebernya.
Skema kedua kerjasama pada Pusat Kebudayaan Bali dengan pihak ketiga. Sebab sampai saat ini menurut Gubernur Koster banyak investor yang mau berinvestasi. Sebab, lahan sudah dibebaskan, sudah dilakukan pematangan lahan dan sudah terlihat rapi sehingga banyak investor yang berminat.
Pada kawasan Pusat Kebudayaan Bali terdapat 334 hektar, dari luas tersebut 150 hektar sebagai zona penunjang yang dapat dikomersial yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Gubernur berharap kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan Gubernur Koster berjanji akan mencari dan memilih investor yang baik-baik, mau berkomitmendan memiliki idealisme menjaga Bali dengan baik.
“Paling lambat Agustus sudah selesai sehingga kerjasama dengan pihak ketiga diperkirakan akan mendapatkan uang cash Rp 1-2 triliun. “Dana itu akan dipakai mengelola, membangun zona inti dan membangun fasilitas pesta seni dan museum, plus sisanya dipakai penyertaan modal pada BPD Bali dan sisanya untuk belanja APBD,”pungkasnya. (arn/jon)
