DENPASAR – Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, belakangan ini banyak wisatawan berulah dan bahkan membikin masalah dengan masyarakat lokal di Bali.
Salah satunya yang paling anyar adanya pemukulan terhadap warga lokal di Nusa Penida oleh wisatawan asal Rusia hingga berlanjut pada proses hukum.
Melihat berbagai permasalahan tersebut, Bali sudah seharusnya segera mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas. Sebab, selama ini pariwisata Bali mengedapankan kuantitas dan bukan kualitas.
Sehingga dengan penerapan bebas visa sebelumnya sempat diberlakukan, kedatangan wisatawan ke Bali tidak terdeteksi, tidak ketahui tujuan kedatangan apalagi dari Rusia yang negaranya dilanda peperangan.
Hal itu diungkapkan oleh akademisi Hukum DR.Wayan Rideng bersama Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Kadek Arimbawa yang ditayangkan langsung dalam Podcast di Chanel youtube Hanura Bali, Selasa (27/6/2023).
Menurut Wayan Rideng selama ini pariwisata Bali menjual jasa sehingga konsekwensinya datang wisatawan secara kuantitas. Bali mengejar banyaknya wisatawan yang berwisata ke Bali dan tidak memperhatikan kualitas wisatawan yang datang.
“Konsekwensi pariwisata menyangkut idiologi, politik,ekonomi, social, budaya dan pertahanan serta keamanan,”ujarnya.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Buleleng ini mengatakan aspek-aspek yang perlu dikedepan Bali, perkembangan pariwisata diakui oleh dunia, Bali sebagai ikon dalam rangka pembangunan jangan dilihat dari sisi kuantitas wisatawan tapi juga kualitasnya. Sebab kedatangan wisatawan di Bali memiliki perilaku yang berbeda-beda.
Menurutnya ada wisaman yang memiliki sebuah prilaku di daerahnya sangat liberal, ada yang menyendiri, apalagi Rusia, mereka berwisata ke Bali guna menghidari peperangan dinegaranya. Sementara Bali dengan masyarakatnya begitu guyub dengan kehidupan masyarakat dan adat istiadatnya yang kental.
“Kami berharap Bali tidak lepas dari pariwisata, Bali harus dikelola secara holistik. Ketika ingin mendatangkan wisman tanpa tahu kalau kondisi berjubel wisatawan datang itu bagaimana, dan kekuatan kapitalnya, sebab ambisi kita mendatangkan sebanyak-banyaknya wisman ke Bali,”katanya
Sementara Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali menyebutkan sedikit bingung dengan sikap bapak Gubernur terutama dalam menyikapi ulah dan prilaku wisatawan di Bali apalagi dibuat viral di dunia maya. Seperti melakukan hal yang tidak senonoh dikawasan suci. Melakukan pelanggaran lalulintas hingga akhirnya Gubernur Bali menerbitkan beberapa surat edaran.
Politisi Partai Hanura, Kadek Arimbawa, mengatakan dengan dikeluarkannya surat edaran terkait wisman belum tentu dilaksanakan. Politisi Hanura yang juga caleg DPR RI dapil Sulawesi Tengah ini, mengatakan bahwa suatu statemen maupun Surat Edaran tidak akan bisa dilaksanakan secara maksimal karena tidak ada sanksi yang mengatur.
Pihaknya sependapat dengan Kapolda Bali, para pihak yang memviralnya juga dapat dikenakan sanksi tegas. Bahkan Bali memiliki Dinas Kominfo yang semestinya bisa lebih awal melakukan deteksi dan langsung bisa menghapusnya.
“Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Kapolda jangan sedikit-sedikit diviralkan, tapi kalau ada masalah ayo kita bahas,”pintanya. (arn/jon)
