MANGUPURA- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Kaupaten Badung tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu (5/10/2022) melaksanakan rapat kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penyelasainn Ranperda tersebut.
Kali ini Tim pansus bersama eksekutif telah melaksanakan finalisasi terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah digodok beberapa minggu terakhir ini. Hadir mengikuti rapat kerja tersebut, Ketua Made Yudana, anggota pansus IGN Saskara dan I Made Suryananda Pramana.
Made Yudana usai rapat kerja finalisasi Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan, mulai dibentuknya pansus ini, tim pansus sudah bekerja secara maksimal dengan membahas pasal demi pasal. Untuk mengharmonisasi peraturan ini Pansus juga melaksanakan kunjungan kerja Ke Jakarta dan sudah mendapat informasi terkait Ranperda ini.
“Pagi hari ini kita lakukan finalisasi serta menyatukan persepsi antara pansus dengan pihak eksekutif karena dari pembahasan sebelumnya kami sudah menginventarisir masalah dan sudah kami bahas semua serta sudah mencapai kata sepakat ranperda ini untuk kami finalisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Politisi PDI perjuangan asal Desa Penarungan ini mengatakan, terkait perubahan Perda ini karena mengacu pada Permendagri nomor 77 dan itu wajib hukumnya harus mengikuti perubahan aturan tersebut.
“Secara krusial tidak ada masalah dalam pembentukan Ranperda ini, hal ini bagian dari penyelarasan aturan dari pusat karena adanya Permendagri nomor 77 ini,” paparnya.
Kalau tidak melakukan revisi Pengelolaan Keuangan Daerah apakah ada saksi dari Pusat ?, Yudana mengatakan, Sanksi tidak ada, namun seluruh pemerintah daerah wajib memiliki Perda ini.
“Ini Perda harus dimiliki semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kalau tidak mengikuti atau tidak ada revisi perda ini, kami di Kabupaten Badung tidak bisa mengikuti atau masuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan pusat. Ini merupakan acuan yang harus kami lakukan,”terangnya. (litt)
