DENPASAR – Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20. Pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan prasarana fisik demi suksesnya event internasional yang dijadwalkan pada 15-16 November 2022 itu.
Bahkan, sejumlah proyek strategis nasional senilai triliunan rupiah juga “dihadiahi” pemerintah pusat kepada Bali dengan harapan mampu menstimulus perekonomian sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Tetapi, di saat bersamaan, Bali juga mengalami berbagai persoalan kompleks seperti daya dukung lingkungan, persaingan ekonomi, arus investasi kapital yang deras, kebertahanan budaya dan adat, hingga persoalan sosial dan sumber daya manusia berpeluang menciptakan riak yang mengancam eksistensi Pulau Dewata sebagai sebuah entitas.
Hal itu menjadi pembahasan pada diskusi bertajuk “G20 dan Masa Depan Bali” yang digelar DPP Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia Bali di Rumah Community Hub, Denpasar, Minggu (18/09/2022).
Diskusi menghadirkan tiga pembicara, yaitu Pekerja Budaya, Wayan Westa, Ketua Yayasan Konservasi Indonesia, Iwan Dewantama, dan Ketua DPP Peradah Indonesia Bali, I Putu Eka Mahardika.
Wayan Westa mengatakan, Bali menjadi benteng yang terbuka. Arus orang, barang, dan kapital tak terbendung datang sehingga terjadi pembangunan secara masif terutama di sektor pariwisata dan alih fungsi tanah pertanian.
“Ketika Bali membuka industri pariwisata, industri ini mengambil wilayah yang luar biasa, terutama tanah-tanah untuk pembangunan vila, hotel, restoran dan sebagainya. Banyak ribuan hektar tanah beralih fungsi untuk mensejahterakan orang Bali sendiri, tapi itu hanya sesaat,” ujar Wayan Westa.
Menurutnya, masifnya pembangunan pariwisata membuat Bali tidak memiliki pertahanan ekonomi lain sehingga dinilai sangat rapuh saat menghadapi berbagai ancaman, misalnya pandemi Covid-19. Karenanya, kerapuhan ekonomi Bali tersebut harus segera diatasi untuk masa depan Bali.
“Berapa sih tanah kita tersisa, berapa sih sungai kita yang masih, Dan berapa sumber air kita yang terselamatkan. Untuk kemudian memetakan bagaimana Bali ke depan,” ungkap Wayan Westa.
Sementara, Iwan Dewantama mengatakan, Bali sedang mengalami permasalahan terkait tata kelola air. Hal ini terbukti melalui data yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan dari sembilan kabupaten/kota, hanya satu kabupaten mengalami surplus air. Selain itu, Bali juga mengalami masalah intrusi air laut.
“Lima kabupaten/kota sudah mengalami intrusi air laut. Artinya apa? Yakni air laut masuk ke akuifer di tanah Bali yang harusnya akuifer itu diisi air tawar, artinya ada pengambilan besar-besaran untuk air bawah tanah kita itu terjadi. Misal, bagaimana hotel, vila mengambil air bawah tanah kita dan itu tidak terkontrol,” terang Iwan Dewantama.
Ketika ini tidak menjadi konsen pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tata kelola air dan mengatasi turunya muka tanah, maka kejadian serupa seperti banjir rob di Semarang dan Jakarta bisa terjadi di Bali. Bali sebagai pulau kecil jika terjadi penurunan muka tanah akan sangat berbahaya.
“Melalui kondisi Bali yang luas hutanya tidak ideal, danaunya tercemar, intrusi air laut terjadi, pencemaran air, adalah fakta-fakta yang harus menjadi ukuran mau dibawa kemana Bali kedepan. Investasi yang masuk ke Bali, lebih harus berpihak pada alam dan kelangsungan pulau Bali,” tegasnya.
I Putu Eka Mahardhika pada kesempatan itu menyampaikan, investasi yang masuk ke Bali harus juga melibatkan adat. Hal ini agar investasi dapat bermanfaat dan memiliki dampak bagi manusia Bali.
“Bukan berarti bahwa ketika investasi besar-besaran datang ke Bali itu bagus. Belum tentu. Bagusnya ini apakah untuk mereka yang berinvestasi atau berdampak pada manusia Balinya. Dampak ini juga ada kategorinya, yaitu apakah manusia Bali hanya sebagai pekerja ?, atau berdampak bagi kesejahteraan mereka ?,” kata Eka Mahardhika.
Investasi harus tepat guna, tepat sasaran, serta sesuai dengan kontur Geografis Bali seperti tidak menghilangkan arteri air, kelestarian tanah dan lingkungan.
“Pemerintah harus jujur dan tau kebutuhan masyarakatnya. Semua elemen dan semua lapisan dalam masyarakat harus saling gisi dalam membangun Bali,” katanya.
Menurutnya, Bali dan masyarakatnya harus belajar meletakkan posisi investasi strategis mereka untuk kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup pulau Bali selanjutnya.(sur)
