DENPASAR – Pemerintah secara resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sudah dipastikan akan mendapat protes masyarakat karena dampaknya sudah jelas semua harga terutama kebutuhan bahan pokok sehari-sehari akan ikut melambung. Naiknya harga BBM mendapat tanggapan dari para wakil rakyat di DPRD Bali, Rabu (3/8/2022).
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta, kenaikan harga BBM jenis pertalite oleh pemerintah merupakan kebijakan yang harus dilakukan, karena subsidi BBM tidak sepenuhi dinikmati masyarakat kecil. Namun lebih banyak dinikmati masyarakat ekonomi menengah keatas.
Politisi PDIP dari Pedungan Denpasar ini mengatakan, meskipun diluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM pada masyarakat miskin melalui Dinas Sosial dipastikan belum juga menyelesaikan persoalan, sebab, BLT tidak mungkin diberikan secara berkelanjutan.
“Harga BBM belum naik, harga kebutuhan pokok sehari-hari sudah naik dan ini akan memberatkan masyarakat,”ujarnya.
Adanya kenaikan harga BBM yang notabena sampai pada harga Rp10 ribu per liter, pemerintah juga harus memikirkan kenaikan upah pokok minimum provinsi (UMP) maupun upah pokok minimum kabupaten kota (UMK).
“Pemerintah juga harus memikirkan upah pekerja yang ikut dinaikan sehingga terjadi keseimbangan naiknya harga kebutuhan pokok sehari-hari dengan penghasilan yang didapatkan masyarakat.
Persoalannya sekarang, lanjut Ketua Komisi IV DPRD Bali ini, bagaimana dengan pengusaha yang mengelola perusahaannya? Sebab, saat ini masih dalam kondisi pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini juga kasus Covid belum berakhir.
“Dampaknya akan berantai dan semuanya akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat,”katanya.
Fraksi Golkar Minta Pengisian BBM Tertibkan Disemua SPBU
Sementara Ketua Fraksi Golkar Wayan Rawan Atmaja menyampaikan, naiknya harga BBM jenis Pertalite sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah dan Mentri Keuangan juga sudah menjelaskan dan diberitakan baik pada media cetak maupun elektronik.
Sebelum ada wacana pemerintah menaikan harga BBM, sudah ada tanda-tanda mulai langkanya BBM dan kekangkaan ini juga dikeluhkan masyarakat terutama masyarakat nelayan di Kuta selatan, Badung selatan. Rawan Atmaja mengatakan, sering terjadi kerancuan ketika terjadi kelangkaan pada BBM pada Stasiun Pengisian Bakar Nelayan (SPBN). Pada pengisian ditempat ini juga sering dipakai untuk Umum/ atau Jasa Pengusaha ( Water Sport).
“Nelayan sering dipersulit dengan banyak aturan,” ujarnya.
Mengenai dampak ekonomi masyarakat sudah pasti, harga kebutuhan bahan pokok sehari-hari dipastikan akan melambung tinggi. Paling dirugikan dan terdampak adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.Politisi Golkar Badung selatan ini berharap pemerintan membuat aturan yang tegas dan jelas.
Disebutkannya disetiap SPBU, ada 5 jenis Bahan Bakar ; Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite, dan Bio Solar. Dalam setiap stasiun pengisian harus ditertibkan sebab, mobil-mobil mewah sering juga mengisi kendaraannya dengan Pertalite. Sementara BBM jenis Pertalite ini merupakan BBM yang disubsidi pemerintah untuk menengah kebawah.
“Kami minta ditertibkan dengan tegas sehingga kebijakan subsidi pemerintah tidak salah sasaran melainkan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah,”pungkasnya. (arn/jon)
