MANGUPURA- Komisi I DPRD Badung yang melakukan sidak di proyek Secana Beachtown dan Holywings Bali, di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara. Kedatangan komisi yang salah satu bidang tugasnya dalam pengawasan perizinan ini, didampingi Kasatpol PP Badung, IGA Ketut Suryanegara.
Ketua Komisi I, I Made Ponda Wirwan menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan ke bawah terhadap perizinan-perizinan yang sudah dikeluarkan OPD terkait. Selain melakukan pengawasan perizinan, pihaknya juga ingin mendapat masukan dari para investor atau pengusaha-pengusaha khususnya di wilayah Badung agar pariwisata kembali menggeliat.
“Masukan dari para pengusaha ini akan kami gunakan sebagai acuan untuk pelayanan terbaik di Badung,” katanya usai melakukan peninjauan lapangan.
Ditanya apakah ada pelanggaran perizinan dari dua usaha tersebut sehingga harus turun langsung ke lapangan, Ponda mengaku sejauh ini belum ada. Namun, pihaknya berupaya terus mendorong investasi masuk ke Badung.
“Hambatan-hambatan yang didapatkan pengusaha harus kita pahami semua. Jadinya kami bisa berkomunikasi baik dengan instansi terkait agar investasi itu secepatnya bisa masuk ke Badung,” jelasnya.
Setelah turun ke lapangan, Ponda mengaku mencermati Amdal dari dua usaha tersebut. Agar jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan di Badung. Pihaknya meminta, masing-masing akomodasi pariwisata harus mampu mengolah limbahnya dengan baik.
“Kalau dari dua tempat tersebut, dari desain yang diberikan oleh masing-masing mereka sudah memiliki, tapi masih perlu kami kroscek apakah dari Amdalnya sudah keluar sesuai gambar. Kan itu yang terpenting, jangan sampai kita terlambat mengantisipasi dan desainnya melenceng dari kearifan lokal,” ujarnya.
Ditanya apakah bangunan tersebut tidak melanggar sempadan pantai, politisi asal Desa Mambal, Abiansemal tersebut menjelaskan, berdasarkan peraturan baru PBG pengusaha boleh menggunakan sampai di areal tanah yang mereka miliki. Makanya, sekarang dilihat dari sempadan pantai, jika masih di wilayah sesuai sertifikat sepertinya masih bisa digunakan.
“Kalau tidak salah seperti itu aturan terbaru. Yang terpenting dari aturan baru adalah KDB dari masing-masing akomodasi atau bangunan pengusaha,” papar Ponda Wirawan.
Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut mengaku, sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait penataan terhadap Pantai Berawa. Pihaknya meminta, agar bisa mengakomodir masyarakat yang berjualan sehingga tidak mengurangi pendapatan kedepan dengan adanya destinasi atau akomodasi pariwisata yang baru. (lit/jon)
