GIANYAR – Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali mendatangi gedung DPRD Gianyar, Rabu (27/4/2022). Mereka mengadu (mesadu) adanya persaingan harga daging babi yang tidak sehat.
Kedatangan puluhan perwakilan peternak sekitar pukul 09.00 WITA itu diterima Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta bersama Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra serta beberapa anggota DPRD. Hadir pula Kadis Peternakan Gianyar I Made Raka.
Ketua GUPB Bali, I Ketut Hari Suyasa menyampaikan tujuan kedatangannya ke DPRD lantaran kegundahan terhadap harga daging babi. Padahal, di awal April lalu, GUPBI bersama para peternak dan pengusaha pengiriman babi ke luar Bali sudah menyepakati harga. Dalam kepakatan itu, harga daging babi untuk pengiriman keluar Bali mencapai Rp 45.000 per kilogram. Sementara harga babi di Bali masih bervariatif dari Rp 35 hingga Rp 38 Ribu.
” Namun sayang, harga itu direcoki hingga ada peternak yang menjual babi seharga Rp 41 ribu untuk keluar Bali. Ini akan mempengaruhi koreksi harga lokal dan berpotensi terus merosot,” ungkapnya.
Karena GUPBI hanya sebagai organisasi yang kewenangan sangat terbatas, pihaknya berharap kalangan dewan dan pemerintah ikut menyikapi kondisi ini. Terlebih. Dengan harga babi sekarang ini, dinilai sangat rendah. Bahkan bisa hanya senilai harga produksi.
“Jika kondisi ini dibiarkan, peternak yang lokal khususnya peternak menengah dan tradisional yang paling dirugikan,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga diharapkan mengajukan usulan agar bahan harga pakan yang non importir seperti jagung, bisa diturunkan. Demikian juga dengan masih rendahnya konsumsi daging babi di tingkat lokal, agar pemerintah daerah ikut mengedukasi warga.
Menanggapi pengaduan tersebut, Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra pun terenyuh dengan kosekuensi sistem pasar bebas yang kerap merugikan l peternak ini. “Meskipun ada kesepakatan harga, lantaran tidak mengikat secara hukum, unjung-ujungnya terjadi perlombaan saling memiskinkan diri,” ujarnya dihadapan perwakilan peternak.
Ia memahami jika regulasi sulit diterapkan dalam sistem pasar ini. Meski demikian Pemkab diminta tidak bisa abai begitu saja. Kadis peternakan diminta langsung menindaklajuti agar semua pihak ada komunikasi untuk menciptakan pasar babi yang sehat.
Mengenai harapan adanya subsidi juga dinilai sangat beralasan, namun outputnya tetap kembali pada keseriusan pemerintah. Role model yang dikaji dinas peternakan terkait subsidi daerah ini juga patut ditindaklanjuti dengan menurunkan regulasi seperti Peraturan bupati. “Pertemuan ini tidak akan ada artinya kalau tidak ditindaklnjuti secara serius. Karena berpotensi terjadi berulangkali,” paparnya.
Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta menimpali, apa yang menjadi harapan paternak ini akan langsung disikapinya. Kami akan nerkoorniasi dengan OPD dan saudara Bupati. Mengingat masalah ini perlu disikapi segera agar persaingan harga Babi tidak parsial.
“Perubahan harga pasar memang seharusnya kita bisa kontrol jika komunikasi semua stokeholder terintegrasi,” tandasnya. (jay)
