DENPASAR – Ditengah keprihatinan ekonomi Bali pasca Covid-19, aksi demo di Bali tentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan masa jabatan presiden 3 periode, tidak perlu dibahas lagi. Konstitusi di republik ini sudah jelas, jabatan presiden hanya dua periode. Bapak presiden Joko Widodo juga secara tegas menyampaikan jabatan presiden hanya dua periode dan Joko Widodo sendiri tidak mau adanya perpanjangan jabatan presiden sampai tiga periode.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Hanura Provinsi Bali Kadek Arimbawa di Denpasar, Selasa (12/4/2022) menyikapi aksi demo yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa secara serentak di Indonesia.
“Khusus di Bali, kita lagi prihatin dengan keterpurukan ekonomi masyarakat Bali. Jangan ada demo lagi, kita fokuskan perhatian kita untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang masih bertumpu pada sektor pariwiasata dan pasca Covid benar-benar terpuruk, “ujarnya.
Politisi Partai Hanura dari Klungkung ini juga meminta para pembantu presiden atau para menterinya di Kabinet Kerja, jangan bermanuver lagi karena pernyataan Jokowi sudah tegas dan menolak jabatan presiden tiga periode.
“Kami dari induk partai Hanura diperintahkan tidak melakukan pergerkan terhadap penomena yang terjadi di Jakarta. Pusat minta semua DPD tetap mengawal jabatan presiden 2 periode agar tidak melanggar konstitusi, “katanya.
Ketua DPD Lolak, demikian panggilan akrabnya mengatakan, menteri yang menyampaikan usulan jabatan presiden tiga periode bukan sembarang menteri, melainkan mentri yang selama ini sangat berperan dalam setiap kebijakan pemerintah. Pernyataan itu jelas akan menimbulkan reaksi dan protes masyarakat hingga muncul aksi demo.
“Kami khawatir, aksi demo ditunggangi kelompok lain, jelas akan membuat situasi keamanan tidak bagus. Bagi Bali yang dalam pemulihan pariwisata jelas membuat wisatawan datang ke Bali menjadi tidak nyaman.
Keprihatinan ekonomi Bali dan kini berbagai upaya pemerintah terus dilakukan agar ekonomi Bali kembali bangkit. Pihaknya tidak bermaksud untuk menghalangi keinginan masyarakat untuk menyuarakan asfirasi. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, mahasiswa dan masyarakat Bali juga seharusnya bisa merasakan keprihatinan ekonomi saat ini dan Bali harus terus berjuang agar ekonomi Bali kembali bangkit.
Ditempat terpisah Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, menanggapi penyampaian aspirasi menolak adanya kepemimpinan presiden tiga periode. Menurutnya, partai Demokrat sejak awal sudah menyampaikan penolakan jabatan presiden diperpanjang sampai tiga periode. Hal itu juga jelas melanggar konstitusi.
“Kami dari awal sudah menolak bahkan Presiden Joko Widodo telah menanggapinya dan tegas menyampaikan jabatan presiden dua periode saja, sehingga tidak relevan lagi untuk dibahas, “katanya.
Sementara dengan kenaikan BBM, yaitu jenis pertamax, pemerintah harus segera membuat regulasi agar stock BBM sebagai kebutuhan masyarakat mencukupi terlebih lagi di Bali karena Bali dalam upaya pemulihan pariwisata Bali, jangan sampai BBM menjadi kendala.
Politisi Partai Demokrat asal Puri Ubud ini pun menambahkan, terkait naiknya harga minyak goreng, pemerintah juga disarankan agar melakukan beberapa upaya.
“Salah satunya bisa dilakukan dengan pasar rakyat, kalau perlu subsidi ya disubsidikan untuk rakyat,”pungkasnya. (arn/jon)
