JEMBRANA – Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Kamis (25/3/2022) menyampaikan pendapat atas pandangan umum Fraksi dalam Sidang Paripurna II DPRD Jembrana.
Adapun pandangan yang disampaikan Wabup terkait Ranperda Inisiatif DPRD Jembrana tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sidang mengagendakan pemandangan umum Fraksi seluruh Fraksi DPRD Jembrana tersebut dipimpin Ketua DPRD, Ni Made Sri Sutharmi.
Wabup Patriana menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD Jembrana atas inisiatifnya untuk menyampaikan ranperda tersebut pada masa persidangan ini.
Bahwa hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa jajaran DPRD Jembrana memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, dan juga sebagai bukti nyata bahwa jajaran eksekutif dan legislatif memiliki sinergitas dan komitmen yang sama-sama untuk menyediakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat Jembrana.
“Untuk Jembrana, kita harus bersatu, berjalan beriringan, saling bahu membahu, dan berkolaborasi sehingga dapat tercipta kebersamaan dan keterpaduan untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju Jembrana yang bahagia,” kata Wabup Patriana.
Sekali lagi Wabup Patriana memberikan, apresiasi yang luar biasa atas respon cepat dari jajaran DPRD Jembrana dalam menyikapi dan mendukung upaya kita bersama untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam bentuk pengelolaan keuangan sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Dijelaskan pula bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih. Dalam perkembangan pengaturan terjadi perubahan PP yang mengatur tentang keuangan daerah yaitu dari PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diubah dengan PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019 perlu menetapkan Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No.77 tahun 2020.
“Dengan adanya perubahan dasar yuridis serta ketentuan dalam Permendagri tersebut sudah sepatutnya dilakukan perubahan terhadap Perda Kabupaten Jembrana tentang pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.
Diakhir pendapatnya, Wabup Patriana dengan memperhatikan dasar yuridis berpendapat bahwa Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, sehingga terwujud kesepakatan bersama untuk menetapkan menjadi peraturan daerah.
“Secara substansi dan muatan materi, rencana peraturan daerah ini telah sesuai kebutuhan dalam rangka mewujudkan pengelolaan daerah, namun dari sisi sistematika masih perlu kiranya disempurnakan untuk tahap selanjutnya sebelum nantinya ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya.
Turut hadir dalam Sidang Paripurna II DPRD Jembrana masa persidangan II Tahun 2021-2022 tersebut, jajaran Forkopimda Jembrana serta segenap anggota DPRD Jembrana. (ara,dha)
