DENPASAR – Anggota Komisi II DPRD Bali Ketut Suwandhi meminta semua pihak jangan emosional menyikapi kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Level III selama Natal dan tahun baru sesuai Instruksi Mendagri No. 62 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.
Suwandhi menilai, sikap pemerintah dengan penuh kehati-hatian sudah sangat tepat demi percepatan pemulihan ekonomi Bali dalam tatanan kehidupan Bali era baru. Selain itu, berbagai event skala internasional juga akan digelar di Pulau Dewata. Salah satunya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022.
“Kita harus menyikapi kebijakan pemerintah dengan kepala dingin dan sejuk. Jangan emosional dan harus berpikir panjang karena Covid-19 belum berakhir dan virus baru juga harus diwaspadai jangan sampai masuk Bali saat Natal dan tahun baru,”ujar Ketut Suwandhi di Denpasar, Rabu (24/11/2021).
Menurutnya, kekhawatiran pemerintah sudah pasti ketika menjelang Nataru dibuka bebas untuk wisatawan domestik. Kunjungan membludak belum tentu aman dan nyaman terhadap penularan Covid-19 meski saat ini perkembangan kasus terus melandai.
“Harus tetap waspada meski perkembangan kasus belakangan melandai, tapi terkadang naik dari satu digit menjadi dua digit. Seperti kejadian per Selasa (23/11/2021), naik lagi menjadi 12 kasus positif dan meninggal masih nihil. Sementara beberapa hari sebelumnya masih angka satu digit,”ungkapnya.
Politisi Golkar itu juga khawatirkan jika kasus positif meningkat maka kerja keras Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 khususnya di Bali dari semua tingkatan akan sia-sia.
“Kalau kasus positif kembali membludak setelah Nataru, maka saya yakin berbagai event nasional dan internasional yang sudah diagendakan di Bali bisa gagal dan Bali akan semakin merugi,”tegas politisi asal Denpasar ini.
“Lebih pelan, tapi pasti dan Bali ke depan akan bisa lebih baik dan pemulihan ekonomi bisa lebih cepat. Sebab, banyak event besar bertarap internasional akan digelar di Bali selama tiga bulan ke depan dan jelas akan menguntungkan Bali mengingat Bali sampai saat ini masih menjadi primadona daerah tujuan wisata,”imbuhnya.
Menurutnya lagi, saat ini yang harus diperjuangkan oleh Gubernur Bali adalah biaya visa bagi wisatawan mancanegara bisa dipermurah.
“Saya dengar biaya yang dikeluarkan wisatawan pengurusan visa (izin masuk) membengkak sampai Rp 5 juta saat ini dari sebelumnya di kisaran Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. Pak Gubernur harus meloby jangan sampai mahal begitu ngurus visa. Tolong kembalikan seperti biaya semula,”pintanya. (arn)
