MANGUPURA – Pemkab Badung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) akhirnya memberikan teguran kepada Karma Kandara Ungasan, terkait bangunan restauran Karma Beach. Surat teguran diserahkan langsung oleh Sat Pol PP Badung kepada Manajemen Karma Kandara, Rabu 24 Nopember 2022.
Kasat Pol PP Badung IGAK Suryanegara menjelaskan setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bagian Hukum Setda Badung, dinyatakan bahwa bangunan Restauran Karma Beach melanggar kawasan perlindungan sepadan jurang.
“Setelah kita berkoordinasi dengan unit terkait, bahwa bangunan Restauran Karma Beach selain tidak memiliki ijin, juga melanggar kawasan perlindungan sempadan jurang,”ungkap Suryanegara. Selanjutnya pihak Karma Kandara tidak diperkenankan lagi memanfaatkan kawasan tersebut, termasuk membangun atau merenovasi kembali Restauran Karma Beach yang sempat terbakar pada Sabtu 13 Nopember 2021.
Disinggung soal dokumen surat perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan dengan Desa Adat yang sempat ditunjukan manajemen Karma Kandara, menurutnya tidak bisa dijadikan alas hak atau dasar hukum dalam pembangunan dikawasan tersebut. Terlebih setelah dikoordinasikan dengan unit terkait khususnya Bagian Tata Pemerintahan Setda Badung, Pemkab Badung belum pernah memberikan hak pengelolaan kawasan tersebut kepada Desa Adat Ungasan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Karma Kandara sempat menunjukan dokumen perjanjian kerjasama pengelololaan kawasan tersebut, yang sudah terjadi sejak tahun 2011. Jalinan kerjasama itupun sudah diperpanjang kembali pada tahun 2017, dengan masa berlaku hingga 2042. (lit)
