JEMBRANA – Rapat Paripurna VI masa persidangan I tahun sidang 2021/2022 digelar Selasa (23/11/2021), mengagendakan penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Diantaranya Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 serta Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sutharmi, di ruang utama DPRD Jembrana. Pada Ranperda terkait dengan RAPBD tahun anggaran 2022, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menegaskan, bahwa tahun depan, APBD ditarget sebesar Rp1.060.099.685.268.
”Rancangan Pendapatan Daerah untuk tahun 2022 itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146.624.916.743 dan pendapatan Transfer sebesar Rp913.474.768.525,” ujarnya.
Bupati Tamba menyampaikan mengenai komponen belanja pada tahun 2022 yakni, sebesar Rp1.098.158.233.812. Komponen belanja itu, meliputi belanja operasional sebesar Rp 838.891.008.494, belanja modal sebesar Rp135.151.369.668, belanja tak terduga sebesar Rp 6.280.562.505 serta belanja transfer sebesar Rp117.835.293.145.
Sementara dari sisi pembiayaan, kata Bupati Tamba, sebesar Rp38.058.548.544. Pembiayaan sebesar itu berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Sedangkan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 5.400.000.000,00 serta Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2022 direncanakan untuk pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 5.400.000.000,” tegasnya.
Selain Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, Bupati I Tamba juga mengajukan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Pengajuan Ranperda ini merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya UU No: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung khususnya mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini.
Peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
”Pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan persetujuan bangunan gedung dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Dengan demikian peraturan daerah ini nantinya akan menjadi landasan yuridis yang kuat dalam menjaga potensi pendapatan melalui retribusi daerah serta menjaga kesinambungan penyediaan layanan persetujuan Bangunan Gedung,” pungkasnya. (ara,dha)
