DENPASAR –Wajib Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat masuk dan keluar Bali dari bandara Ngurah Rai, Denpasar cukup menghambat bergeraknya pariwisata Bali. Sebab, biaya tes PCR dinilai sangat mahal dan sangat memberatkan bagi wisatawan yang datang ke Bali. Hal itu diungkapkan Forum Bali Bangkit yang beranggotakan berbagai komponen pariwisata, saat bertemu dengan pimpinan DPRD Bali di kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa 26 Oktober 2021.
Kehadiran Forum Bali Bangkit mendatangi DPRD Bali diterima Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry. Forum Bali Bangkit menyampaikan aspirasinya terkait keluhan komponen pariwisata Bali akan syarat-syarat masuk Bali melalui udara sangat memberatkan.
Dihadapan Wakil Ketua DPRD Bali Ketua Forum Bali Bangkit, Yoga Iswara berkeluh kesah terhadap perkembangan pariwisata Bali saat ini. Komponen pariwisata mendorong agar pemerintah bisa bergerak lebih cepat dalam pemulihan ekonomi Bali.
Menurutnya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali ditengah keterpurukan akibat Covid-19, seharusnya syarat-syarat masuk Bali seharusnya ada kelonggaran. Sementara yang terjadi, syaratnya sangat memberatkan yakni mengharuskan tes PCR dengan biaya sangat mahal.
“Wajib PCR sebagai syarat masuk dan keluar Bali dari bandara cukup menghambat bergeraknya pariwisata Bali. Kami harap biaya PCR dapat disubsidi pemerintah,” pintanya.
Selain biaya PCR yang mahal bagi wisatawan domestik, komponen pariwisata Bali juga menyampaikan keluhan akan kewajiban karantina 5 hari bagi wisatawan internasional. Mereka meminta agar karantina bisa dipersingkat. Disamping itu agar secara adil, destinasi-destinasi wisata di Bali diberlakukan sama rata dalam pembukaan pariwisata sekarang ini.
Menanggapi berbagai keluhan komponen pariwisata Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyampaikan wajib PCR dirasakan memang memberatkan bagi setiap wisatawan domestik yang berwisata ke Bali. Komponen pariwisata meminta agar ada keringanan bahkan berharap ada subsidi dari pemerintah sehingga biaya bisa lebih murah.
“Wajib PCR dirasakan cukup menghambat bergeraknya pariwisata Bali, mereka berharap ada subsidi dari pemerintah, khususnya domestik, sehingga bisa lebih murah dari saat ini,” jelasnya.
Terhadap usulan-usulan tersebut, Sugawa Korry mengatakan, DPRD Bali bisa memahami dan politisi Golkar asal Banyuatis ini berjanji akan memperjuangkan kepada pihak-pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut Sugawa Korry juga menyampaikan dan harus dipahami bersama dalam percepatan penanggulangan Covid-19.
“Pemerintah memang cukup berhati- hati dalam pelonggaran pembukaan pariwisata, karena pengalaman awal tahun lalu yang sempat mengakibatkan meledaknya kembali covid 19,” kata Sugawa Korry.
Sebagai wakil rakyat masyarakat Bali di DPRD Bali Sugawa Korry berkeyakinan pemerintah juga memiliki keinginan yang sama agar ekonomi Bali segera bisa bergerak dan pariwisata Bali kembali pulih. Terlebih lagi, selama ini Bali mengandalkan pariwisata untuk ekonomi Bali. Sugawa Korry juga meyakini kelonggaran-kelonggaran bisa dilakukan oleh pemerintah ketika Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik.
Untuk saat ini, kasus positif Covid-19 memang terus melandai, tingkat kesembuhan juga semakin tinggi. Pemerintah pasti sudah memikirkan akan kelonggaran-kelonggaran seperti harapan komponen pariwisata.
“Kami berharap, setelah pertemuan G20, dan libur natal dan tahun baru akan dilakukan kebijakan-kebijakan baru. Sejalan dengan perkembangan Covid-19 yang semakin membaik,”pungkasnya. (arn)
