BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi dan gabungan fraksi di DPRD Buleleng, menyatakan sepakat dan menyetujui pembahasan lebih lanjut Ranperda tentang RAPBD Tahun 2022, Perubahan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali dan Perubahan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kesepakatan dan persetujuan tersebut disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dihadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.
“Dari penyampaian pemandangan umum, semua fraksi menyatakan dapat menyetujui pembahasan lebih lanjut tiga buah Ranperda yang diajukan eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng,” tandas Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Kamis, 14 Oktober 2021.
Wakil Bupati (Wabup) Buleleng I Nyoman Sutjidra mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan eksekutif mengapresiasi persetujuan fraksi dan gabungan fraksi sebagai bentuk sinergitas pemerintahan daerah.
“Setelah menyimak penjelasan dari Komisi II DPRD yang membidangi sektor pertanian, kami menyatakan sependapat dan menyetujui pembahasan lebih lanjut Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik yang di inisiasi Komisi II DPRD Buleleng,” tandas Sutjidra.
Dia menegaskan, selain implementasi aturan diatasnya, berupa Peraturan Menteri Pertanian No. 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013 dan Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, Ranperda tentang SPO juga sangat diperlukan dalam mewujudkan program pembangunan prioritas bidang pertanian di Kabupapaten Buleleng.(kar)
