GIANYAR – Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, menggelar paruman agung krama di jaba Pura Dalem Tengaling, Minggu 10 Oktober 2021 sore.
Hasil paruman memutuskan dua orang krama yaitu I Made Wisna dan I Ketut Teja yang sebelumnya dijatuhi sanksi kanorayang ( dinonaktifkan jadi krama adat) diminta meninggalkan pekarangan adat yang ditempatinya secara turun temurun. Apabila dalam tempo waktu dua minggu tidak pergi, mereka dikeluarkan secara paksa.
Tak hanya terhadap kedua krama tersebut, 160 kepala keluarga (KK) yang menempati 80 song tanah adat setempat juga diganjar sanksi tidak mendapat layanan adat selama dua bulan. Sebagaian besar krama yang hadir meminta keputusan pararem dilaksanakan.
Ketegangan sempat mewarnai menjelang paruman ditutup menyusul salah seorang perwakilan krama merasa keberatan mencoba menyampaikan pendapat. Namun, ia nyaris menjadi bulan-bulanan kekesalan ratusan krama. Aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan meredam suasana.
Di paruman itu, Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Cokorda Gede Putra Pemayun membeberkan kronologis pemohononan PTSL tanah adat termasuk penolakan sejumlah krama setelah sertifikat terbit hingga adanya laporan dugaan pemalsuan surat hingga dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kesalahan yang tidak saya ketahui hingga hari ini. Namun, saya tidak akan merasa “jerih” untuk mempertahankan tanah adat dalam rangka mengajegkan Desa Adat Jero kuta Pejeng,” tegas mantan anggota DPRD Gianyar ini disambut riuh krama memberikan semangat.
Dua tahun berpolemik, Cokorda Gede Putra Pemayun tidak ingin disebut melaksanakan keputusan adat secara sepihak maupun golongan. Karenanya, dihadapan seluruh krama adat dari empat banjar itu, dibacakan pararem adat menyikapi dua krama adat yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang dan 160 krama lainnya yang menolak sertifikasi tanah adat setempat.
Dua orang krama diberi batas dua minggu meninggalkan tanah adat yang selama ini ditempatinya. Sedangkan krama yang menyatakan keberatan atau menolak sertifikasi tanah adat, diberi sanksi tidak mendapat pelayanan adat dalam batas waktu dua bulan.
Apabila melaksanakan kegiatan adat, dikenakan penanjung batu berupa 1 kg beras dikali jumlah krama adat. Kendati demikian, pihak adat masih memberi kebijaksanaan dengan syarat harus melaksanakan ‘penyangaskara’. “Saya tegaskan dalam pelaksanaan pereram ini, krama tidak boleh melakukan tindakan –tindakan melanggar hukum seperti pengerusakan ataupun lainnya,” pinta Cokorda Pemayun.
Menanggapi keputusan perarem, I Made Wisna merasa keberatan karena tidak diberikan berargumentasi dalam paruman. “Saya akan bicarakan dengan krama seperjuangan lainya. Kami beryakinan perjuangan kami benar karena kami punya bukti autentik dan penguasaan jelas,” ungkapnya.
Ia menegaskan tidak ingin melawan adat apalagi menyerobot tanah adat. Sebaliknya, Wisna hanya meperjuangkan tanah leluhur. “Kalau tanah ayahan desa, kami tidak permasalahkan. Kami tegaskan kami tidak ingin melawan atau menyerobot tanah desa. Kami meperjuangkan tanah warisan leluhur dengan bukti yang autentik,” tegasnya sembari menunjukan SPPT yang dikuasai dan menyatakan luas tanah keseluruhan sekitar 8 hektar termasuk adanya tanah tegalan.
“Kami menolok sanksi itu. Atas dasar kesalahan kami itu pun belum jelas. Dari awal tidak dikasi kesempatan berbicara. Secara tertulis juga mengirimkan surat penolakan sampai sekarang tidak mendapat respon. Jika prosesnya benar tidak mungkin pula laporan kami sampai P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap),” imbuhnya disampingi penasihat Hukum, Ni Putu Puspawati. (jay)
