DENPASAR – Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng berinisial DKP sebagai tersangka dugaan gratifikasi pengurusan izin pembangunan LNG Celukan Bawang dan pembangunan bandara di Buleleng.
Plt. Kajati Bali Hutama Wisnu mengatakan, DKP ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 16 Juli 2021. ” Kami sudah melakukan penetapan tersangka terhadap DKP. Ada beberapa kasus gratifikasi terkait dengan pendirian pabrik LNG dan pembangunan bandara di Bali Utara,”kata Hutaman Wisnu dalam jumpa pers di aula Kejati Bali, Kamis 22 Juli 2021.
Tim penyidik juga memeriksa 27 orang saksi terkait dugaan gratifikasi tersebut. ” Karena ini menyangkut gratifikasi, maka ada beberapa yang masih perlu didalami seperti meminta keterangan ahli dan lainnya. Jadi, sementara ini masih satu orang tersangka,” tegasnya.
Menimpali Hutama Wisnu, Asisten Itelijen (Asintel) Kejati Bali Zuhandi menambahkan, ada dua surat perintah penyidikan terhadap DKP, yaitu berkaitan dengan sewa rumah dinas dan gratifikasi. “Untuk perkara dugaan penyelewangan anggaran rumah jabatan Sekda memeriksa 22 orang saksi. Kemudian, surat perintah penyidikan terkait gratifikasi ada beberapa perbuatan yang dilakukan dan dalam perkara ini memeriksa 27 saksi,” jelasnya.
Sementara, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko P mensinyalir nilai gratifikasi mencapai Rp 16 miliar. “Pemberi gratifikasi ada dari perorangan dan perusahaan. Gratifikasi LNG sekitar Rp 13 miliar lebih. Bandara Bali Utara sekitar Rp 2,5 miliar,” bebernya.
Ia menegaskan, dari 27 saksi yang diperiksa, salah seorang di antaranya adalah terduga pemberi gratifikasi. “Gratifikasi terkait bandara sama terminal LNG di Celukan Bawang. Izin LGN sudah keluar, tapi tidak berjalan. Ini dilakukan yang bersangkutan saat menjabat sebagai sekda tahun 2015-2020,” jelasnya.
Terpisah, Agus Sujoko selaku kuasa hukum DKP mengaku sudah menerima surat penetapan tersangka kliennya atas dugaan gratifikasi. Hanya, dalam surat itu tidak diuraikan secara rinci apakah menyangkut gratifikasi rumah jabatan atau LNG di Celukan Bawang.
Ia menjelaskan, izin bandara dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Pemkab Buleleng hanya merekomendasikan dan itupun menjadi kewenangan bupati. “Terkait LNG, yang mengeluarkan Pelindo dan usaha itu tidak berjalan. Pemkab hanya rekomendasi. Izin AMDAL dan lain-lain kewenangan Provinsi. Mengenai air sanih investasi murni itu dilakukan swasta dan tidak ada kaitan dengan Pemkab ataupun jabatan Sekda,”ujar Agus Sujoko. (dum)
