DENPASAR – Sejumlah anggota DPRD Bali menolak keras kebijakan yang sedang dirancang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), mempersiapkan Bali sebagai destinasi wisata vaksin. Bahkan Anggota Komisi II DPRD Bali menolak keras Bali dijadikan pilot projek penyakit dengan alasan Bali sebagai destinasi wisata vaksin.
Kebijakan tersebut dianggap kebijakan ‘nyeleneh’ ditengah pandemi Covid-19, dimana belakangan ini angka kasus positif kian meningkat terus. Meski tujuannya baik dengan alasan pemulihan ekonomi Bali melalui peningkatan kunjungan wisata. Namun wisata vaksin ke Bali, dinilai tidak cocok. Malah sebaliknya kedatangan orang berwisata ke Bali untuk tujuan vaksinasi dikhawatirkan akan membawa penyakit.
“Saya tidak mau Bali dijadikan daerah tujuan wisata vaksin, saya khawatir yang datang bukannya wisatawan yang sehat tetapi wisatawan yang membawa penyakit dan menyebarkannya di Bali,” ujar Anggota Komisi II DPRD Bali Tjokorda Gde Agung, di Denpasar Selasa 29 Juni 2021.
Menurut Tjok Gde Agung, memperhatikan hasil rapat koordinasi dan weekly press briefing dengan stakeholder terkait secara virtual, Senin 28 Juni 2021 oleh Kemenparekraf menjadikan Bali sebagai destinasi wisata vaksin kurang tepat dan harus dikaji secara matang dan Bali jangan asal nerima.
Kebijakan Memparekraf itu justru dianggap kurang tepat oleh anggota Komisi II DPRD Bali, Tjokorda Gede Agung, dan diharapkan benar-benar dikaji kembali akan dampaknya. Kalau Bali dijadikan destinasi wisata vaksin itu sama artinya Bali ini dijadikan tempat pembuangan penyakit Covid-19.
“Bali ini sudah kecil, kasus positif kian naik lagi, janganlah buat kebijakan yang aneh, menjadikan Bali sebagai tujuan wisata vaksin. Saya jelas menolak, tidak mau Bali dijadikan pulau buangan,” tegasnya.
Tjok Gde Agung menambahkan, kebijakan Kemenparekraf agar dikaji kembali. Seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali dalam rapat paripurna, bahwa Bali terus memperketat pelaku perjalanan masuk Bali. Apalagi, ditengarai banyak penggunaan surat rapit test yang palsu. Melihat kenyataan ini, orang yang masuk Bali khususnya melalui pintu pelabuhan laut, tidak yakin seratus persen semua yang masuk sudah divaksin, dan hasil rapid antigen negatif.
“Hasil tes rapid kan banyak yang dipalsukan dan itu yang harus yang dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Sementara Bali sudah kerja keras, all out untuk pengendalian Covid-19. Bahkan untuk pariwisata juga sudah dilakukan berbagai upaya sebagai persiapan Bali menyambut dibukanya pariwisata internasional Juli besok. Kalau perjalanan wisata melalui udara, pihaknya masih yakin telah diperketat dengan tujuan agar Bali terus dapat melakukan pengendalian Covid-19 sehingga orang-orang yang masuk ke Bali benar-benar orang yang sehat bebas dari covid-19,” tandasnya.
Sementara Menparekraf, Sandiaga Uno, saat rapat koordinasi dan weekly press briefing dengan stakeholder terkait secara virtual, membahas wisata vaksin. Program ini diharapkan bisa memicu gairah industri pariwisata di Bali yang selama terdampak besar sejak pandemi Covid-19.
Alasan Menparekraf meluncurkan program ini, lantaran Menparekraf banyak mendapat Whatsapp dari teman-temannya yang tertarik berwisata ke Bali sambil melaksanakan vaksinasi.
Sandiaga Uno mengatakan, konsep wisata vaksin yang direncanakan akan ditawarkan langsung para biro perjalanan wisata yang resmi. Adapun lama wisata selama 14 hari agar terdapat jeda waktu sehingga wisatawan bisa mendapatkan dua dosis selama di Bali. Suntikan vaksin pertama diberikan pada saat kedatangan dan suntikan kedua diberikan sebelum kembali ke tempat tujuan.
“Sebelum wisatawan datang maupun kembali ke domisili harus terlebih dahulu menjalani tes swab sehingga dipastikan aman dari Covid-19,” ujarnya.
Sementara mengenai jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac dan diberikan secara gratis. Selain Sinovac juga akan menggunakan jenis vaksin lain.
“Program wisata vaksin yang direncanakan ini dipastikan tidak akan mengambil jatah 6 juta dosis vaksin untuk 3 juta jiwa masyarakat Bali,” pungkasnya. (arn)
