BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng setujui tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng. Persetujuan diberikan setelah masing- masing pansus melalui juru bicaranya, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
“Berdasarkan laporan pansus tentang hasil pembahasan dari masing-masing ranperda tersebut, DPRD Buleleng menyatakan sepakat dan dapat menyetujui penetapan tiga ranperda menjadi Perda Kabupaten Buleleng,” ungkap Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Rabu, 9 Juni 2021 usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.
Supriatna menandaskan, penetapan tiga ranperda yang didahului proses pembahasan panjang bahkan cukup alot karena ada beberapa penambahan klausul pasal dan penegasan.
“Seperti penetapan kata ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ terkait pemberian insentif tenaga pendidik pada Ranperda tentang Penyelengaraan PAUD serta penambahan pasal penjelasan terkait subsidi antara lain berupa asuransi gagal panen dan keringanan PBB kepada petani/ emilik lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” tandasnya.
Surpriatna berharap laporan hasil pembahasan Ranperda yang disampaikan Ketua Pansus I, Putu Mangku Budiasa, Ketua Pansus II Luh Marleni dan Ketua Pansus III Luh Hesty Ranitasari, menjadi catatan bagi eksekutif.
“Harapannya setelah ditetapkan menjadi Perda, segara ditindaklanjuti eksekutif agar tidak mubazir,” pungkasnya. (kar)
