BULELENG – Ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sedang dibahas DPRD Kabupaten Buleleng melalui Pansus II yang diketuai Putu Mangku Budiasa mendapatkan respon dan apresiasi dari kelian subak basah maupun kering di Kabupaten Buleleng.
Selain mengapresiasi Ranperda LP2B sebagai bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan, sejumlah kelian subak juga mengusulkan agar pada Ranperda LP2B juga ditegaskan terkait sanksi terhadap pelanggaran dan pemenuhan pasokan air untuk lahan pertanian dan pangan.
“Saya sangat setuju dengan adanya Ranperda ini. Selain keringanan pajak, pemerintah juga perlu mencarikan solusi permasalahan petani, antara lain pasokan air terutama di Kecamatan Gerokgak, ketersediaan pupuk dan pemasaran paska panen,”ungkap Nyoman Sukiada, Kelian Subak Gerokgak, Selasa, 4 Mei 2021 saat sosialisasi Ranperda LP2B di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
Menyikapi usul saran dari Klian Subak Gerokgak, Nyoman Sukiada, Klian Subak Lebah Siung Kadek Sueca dan Klian Subak Pakisan Ketut Sastrawan tersebut, Ketua Pansus II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa menyatakan salut dan mengakomodir dalam Ranperda.
“Saya salut dengan usul saran dari kelian subak sebagai perwakilan dari petani. Selain memahami keberadaan Ranperda LP2B sebagai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 untuk memberikan perlindungan dan menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan, masukan seperti solusi terkait kendala pasokan air dan sanksi terhadap pelanggaran juga merupakan bentuk partisipasi aktif petani dalam pembangunan pertanian,” tegasnya.
Sanksi pelanggaran sudah diatur dalam Ranperda yakni berupa penarikan subsidi termasuk pengurangan pajak sekurang-kurangnya 75 persen yang diberikan pemerintah, sebagai upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Buleleng. (kar)
