DENPASAR – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung memastikan UU Nomor 64 Tahun 1958 merupakan Undang-Undang warisan kolonial Belanda / UU Republik Indonesia Serikat (RIS) harus segera dilakukan perubahan. Secara Hukum UU tersebut tidak bisa diberlakukan lagi dan UU tersebut tidak ada diatur dalam UUD 1945. Olehkarenanya, harus segera direvisi sehingga revisi UU 1964 Tahun 1958 yang mengatur tentang Provinsi Bali, NTB dan NTT akan menjadi prioritas dalam pembahasan di DPRRI.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato politiknya pada Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pimpinan DPD Golkar Bali di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Sabtu 10 April 2021. Menurut Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang juga Ketua Komisi II DPR-RI masih ada 19 provinsi yang mempergunakan UU pembentukan provinnya berdasarkan UU RIS.
“UU Nomor 64 tahun 1958 bukan UUD 1945. Di Indonesia ada 19 provinsi dengan 263 kabupaten/kota menerapkan UU RIS dan ini berbahaya,” ujarnya.
Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya yang duduk di DPR-RI sudah mellakukan konsultasi dan segera merevisi. Bahkan Bali akan menjadi prioritas mengingat Bali memiliki kekhasan sebagai daerah pariwisata. Melihat kekhasan yang berbeda sebagai daerah pariwisata, tentunya harus dibedakan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Kita akan mendiskusikan kekhasan Bali sebagai daerah pariwisata. Nanti akan dibedakan dengan daerah-daerah yang memiliki kekhususan dengan kekhasan sehingga pembahasannya akan dilakukan lebih mendalam,” bebernya.
Diharapkannya, UU 64 tahun 1958, Bali masih tergabung dengan NTB dan NTT, Bali nantinya akan diatur oleh UU khusus untuk Provinsi Bali dan tidak tergabung lagi bersama NTB dan NTT. Doli menambahkan, dengan memiliki UU Provinsi, kebijakan pembangunan semakin jelas dan hasil pengenbangan daerah sebagai pariwisata harus dinikmati untuk kesejahteraan rakyat Bali.
Apakah revisi ini bisa masuk dalam prolegnas di pusat? Pihaknya berharap meski tahun 2021 tidak masuk dalam daftar legislasi, pihaknya meyakini, DPRRI memiliki kewenangan dan mana yang lebih prioritas akan bisa dimasukan dalam prolegnas dan prioritas.
“Kami punya kewenangan dan setelah Sulawesi dibahas kita lanjutkan pembahasan untuk Bali,”pungkasnya.
Sementara Ketua DPD Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry menyampaikan, Golkar Bali Respon Positif Rencana Revisi UU Tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Golkar telah melaksanakan Webinar terkait revisi UU tentang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurutnya dalam Webinar tersebut, banyak masukan maupun kajian dari para narasumber maupun peserta yang mengikuti Webinar dari awal hingga akhir.
“Apa yang disampaikan dan masukan dari para narasumber maupun peserta sudah lengkap. Dan seluruh pihak sangat setuju dan mendukung penuh rencana revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 ini,” jelasnya.
Golkar Bali berharap, kedepan ada pengaturan pembagian perimbangan keuangan dari sektor pariwisata. Mengingat, selama ini dana perimbangan dari Pemerintah Pusat hanya kepada daerah yang memiliki SDA berbentuk fisik saja. Sehingga, daerah yang bergantung pada sektor pariwisata tak mendapatkan dana perimbangan.
“Kami bersyukur revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 masuk dalam Prolegnas DPR RI. Ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat Bali untuk memperjuangkan haknya terhadap kontribusi dari sektor pariwisata,” tegasnya.(arn)
