DENPASAR – Ketua Komisi II DPRD Bali IGK. Kresna Budi mengeluhkan alokasi anggaran pada pertanian dalam tahun anggaran 2021 hanya Rp 5 Miliar. Angka yang sangat kecil meski dengan alasan banyak anggaran yang dipangkas untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi Bali ditengah pandemi yang berkepanjangan. Dalam setiap pembahasan anggaran, selalu disebutkan Bali harus memiliki sumber pendapatan lain selain sektor pariwisata. Ketika pariwisata mati suri akibat Virus Corona- yang berkepanjangan, anggaran pada sektor pertanian masih tetap kecil.
Disaat pandemi sekarang, ini semua pekerja pariwisata kembali kekampung untuk bertahan hidup sehingga mereka kembali bertani yang ternyata pertanian masih mampu memberikan harapan untuk bertahan hidup ditengah pandemi. Hal itu disampaikan IGK. Kresna Budi menyikapi anggaran pada sektor pertanian yang sangat kecil di ruang Komisi II DPRD Bali, Renon, Denpasar, Kamis 18 Maret 2021. Politisi Golkar asal Buleleng ini mengaku heran dengan kebijakan Gubernur Bali, pertanian sama sekali tidak mendapat perhatian sehingga anggaran yang diberikan anggaran induk 2021 sama sekali tidak memadai. Padahal, pertanian ditengah kondisi ekonomi akibat pandemi, telah menyelematkan rakyat Bali untuk bisa bertahan hidup.
“Kita selalu berbicara prioritas, saya mau tanya ke bapak gubernur yang dijadikan prioritas untuk pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi ini sektor mana?. Saya pusing juga mendengar prioritas terus yang tidak ada kejelasannya,” katanya heran.
Pihaknya juga mempertanyakan prioritas Pemprov Bali sehingga anggaran bagi sektor pertanian sangat kecil sekali. Menurut Kresna Budi, kalau indikator parameter prioritas itu jelas yang ada berhubungan dengan kemakmuran rakyat. Kalau pertanian di Bali digarap dan dikelola dengan benar, bisa menjadi penopang perekonomian masyarakat.
“Saya tidak mengerti, prioritas apa itu. Apa sih yang dimaksud dengan prioritas di timur (Pemprov Bali) itu,” sergahnya sambil geleng kepala.
Kresna Budi berharap, Pemprov Bali bisa memprioritaskan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat ditengah pandemi. Pemulihkan pariwisata Bali tidak semudah membalikan telapak tangan melainkan perlu waktu panjang sampai kunjungan wisatawan normal kembali. Untuk saat ini yang paling mendesak persoalan ekonomi yang sangat penting untuk didahulukan.
“Sekarang itu, yang dikatakan mendesak oleh rakyat itu ekonominya, masyarakat bisa bertahap hidup dan bisa makan,” tandasnya.
Kresna Budi juga mengaku mendapat kabar, Dinas Pertanian Provinsi Bali akan mendapat bantuan dana dari APBN senilai Rp 100 Miliar. Dana tersebut akan digelontorkan kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya telah mengajukan proposal.
“Infonya begitu yang saya dapat. Dinas Pertanian kan mengajukan dari proposal-proposal yang masuk dari masyarakat. Itu katanya. Kemana dana itu, ini yang belum jelas sehingga Komisi II berencana mengundang Dinas Pertanian untuk menggelar rapat kerja,”pungkasnya. (arn)
