Kejari Tabanan Tetapkan Tersangka Korupsi LPD Batungsel dan LPD Belumbang

1
803

TABANAN – Tim Jaksa Tindak  Pidana Khusus  (Pidsus) Kejari Tabanan telah merampungkan penyelidikan dugaan korupsi dana LPD Desa Batungsel, Pupuan dan LPD Desa Belumbang, Kerambitan, Tabanan. Bahkan  tim penyidik Kejari Tabanan juga telah menetapkan dua tersangka dari dua kasus tersebut. Kedua tersangka juga dijerat dengan pasal berlapis.

Kasi Pidsus Kejari Tabanan Ida Bagus Putu Wiadnyana, SH kepada wartawan menyebutkan, pihaknya telah menetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan dana LPD Batungsel dan LPD Belumbang.  Dijelaskan,  pihaknya telah menetapkan  IMK bagian kolektor  sebagai tersangka dugaan  penyalahgunaan dana LPD Desa Batungsel senilai  Rp 913.022.734 sesuai hasil audit yang telah dilakukan. PenetapanIMK sebagai tersangka sudah berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh oleh Penyidik dan berdasarkan hasil ekspose tim Penyidik menyimpulkan telah didapatkan alat bukti yang cukup.  

“IMK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan  Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-2335/N.1.17/Fd.1/ 09/2020 tanggal  03 September 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat  Perintah Penyidikan Khusus Nomor : Print-670/N.1.17/Fd.1/09 /2020  tanggal 03 September 2020,” jelasnya, Selasa 2 Maret 2021.

Akibat perbuatannya, tersangka IMK dijerat dengan pasar berlapis.

“Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) per tanggal 15 Februari 2021, sehingga dilaksanakan  proses tahap II  penyerahan tersangka  dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dan tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan  Tabanan menunggu proses  hukum lebih lanjut,” ungkapnya.

Tim  Jaksa Pidsus Kejari Tabanan juga menetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan dana LPD Desa Belumbang Kerambitan. Tim Pidsus menetapkan IWS sekretaris LPD sebagai tersangka dugaan penggelapan dana LPD sebesar Rp 1.101.976.131,92 berdasarkan hasil audit independen.  Namun IWS belum ditahan dan jaksa masih meminta keterangan saksi. IWS juga dijerat dengan pasar berlapis bahkan  lebih berat. (jon)

1 KOMENTAR

  1. sangat perlu dilakukan audit terhadap seluruh LPD yg ada di bali..melihat lemahnya struktur pengawasan yg ada, bahkan hanya berdasarkan kepercayaan saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here