GIANYAR – Anggota DPRD Gianyar Nyoman Alit Sutarya alias Alit Rama ikut angkat bicara soal polemik tanah Pasar Umum Gianyar. Ia pun menilai surat permohonan perlindungan hukum ke Polda Bali “salah kamar”.
Alit Rama menyarankan Bendesa Adat Gianyar Dewa Made Swardana melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan supaya ada titik terang. “Secara logika hukum, kalau ke Polda (pengajuan surat) itu salah kamar. Polisi itu melindungi warga kalau merasa ada intimidasi. Subjeknya manusia, ada yang mengancam apa tidak, ada bukti apa tidak, melalui SMS atau secara langsung, dengan senjata ada gak ?. Jika masalah hak harusnya gugatan perdata ke pengadilan ” ungkapnya beberapa waktu lalu.
“Jangan menyamakan zaman ini dengan zaman kerajaan. Sekarang sudah beralih ke republik. Diri kita pun dikuasi oleh negara untuk mendapat perlindungan. Ini akan menjadi bom waktu karena sewaktu-waktu akan diungkit lagi. Biarkan badan peradilan yang memberikan titik terang. Kalau masalah hak tanah tidak perlu membangun opini di publik. Lebih ke pengadilan biar jelas” ujarnya.
Apa yang disampaikannya tersebut bukan untuk memojokkan pihak Desa Adat Gianyar. Sebagai krama adat Gianyar, terlebih anggota DPRD, menjadi suatu kewajiban memberikan pencerahan terkait permasalahan yang terjadi di wilayahnya.
Terkait tidak ada pertemuan antara desa adat dengan pemkab sebagaimana disampaikan Bendesa Dewa Made Swardana dinilainya kurang tepat. Sebab, dua tahun lalu sebelum pembangunan sudah dilakukan sosialisasi dan kesepakatan telah dilakukan lima bulan sebelum peletakan batu pertama. “Sempat diundang untuk ramah tamah semua prajuru, tokoh-tokoh adat dan saya juga hadir waktu itu. Bahkan, bendesa juga tanda tangan. Jadi apa yang dibilang bermasalah? khan sudah jelas pemkab pasti tidak gegabah menjalankan program,”katanya.
Menurutnya, ketidakhadiran pemkab ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar karena BPN bukan tempat pengambil keputusan. “Pemkab sengaja tidak datang untuk memberikan keleluasan kepada desa adat mempertanyakan hal-hal rinci. Kalau pemkab datang nanti dikira intimidasi,”tegasnya.
Alit mengaku sedikit terusik dengan pernyataan bendesa adat karena baru sekarang mempertanyakan. Uang Rp 250 miliar tidak mungkin digelontorkan tanpa kejelasan status tanah. “Kalau tanah ini disertifikat oleh desa adat takutnya jika diberikan hak penuh ke desa adat maka desa adat akan gampang mengusir pemkab, mengusir pedagang dan mungkin saja mencari investor untuk dijadikan mall. Kalau pemkab yang punya sudah pasti mengutamakan masyarakat banyak,” tandasnya. (jay)
