DENPASAR – Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya mengikuti rapat koordinasi melalui video conference dipimpin Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Muldoko yang membahas percepatan distribusi Vaksin Covid-19 serta potensi isu sosial yang muncul di masyarakat, Selasa (19/1).
Menurut Muldoko, pengadaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 merupakan upaya pemerintah pusat dalam rangka percepatan, pencegahan, dan penanggulangan Covid-19, serta pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. “Saya berharap para pejabat TNI dari Pangdam, Danrem, sampai Danramil termasuk pejabat Polri dari Kapolda sampai Kapolsek ikut mensosialisasikan bahwa penggunaan dan penyuntikan vaksin Sinovac aman, suci dan halal,” ujarnya.
Sementara, Kasdam Brigjen TNI Candra Wijaya melaporkan potensi terbesar perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah Kodam IX/Udayana ada di Provinsi Bali. Ia menyebutkan, Bali menerima 51.000 dosis vaksi, NTT 28.760 dosis dan NTB 13. 200 dosis. “Sejak Kamis (14/1), telah dilakukan pemberian dan penyuntikan vaksin kepada pejabat publik dan tenaga kesehatan di tingkat provinsi dan dilanjutkan kepada pejabat publik di tingkat labupaten dan kota serta masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga melaporkan kendala yang dihadapi yaitu proses registrasi dan pendaftaran fasilitas kesehatan (faskes) secara elektronik, termasuk persyaratan skrining kesehatan yang tidak dapat dipenuhi oleh penerima vaksin sehingga penyuntikan dibatalkan. “Sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19 melalui awak media baik online, cetak dan elektronik, termasuk simulasi proses penerimaan vaksin tersebut telah dilakukan, termasuk petunjuk dan arahan kepada Babinsa sebagai garda terdepan untuk menyampaikan dan menjelaskan secara langsung kepada masyarakat tentang vaksin tersebut adalah aman dan halal,” jelasnya.
Khusus di daerah terpencil, agar dapat diberikan vaksin yang mudah dalam penanganan, pengiriman dan penyimpanan. Dalam menanggulangi penyebaran hoax, diharapkan agar dilakukan proses hukum bagi pelaku sebagai efek jera. (dum)
