DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar menerapkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Plt. Kabag Hukum Setda Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi menegaskan, selama penerapan PPKM tidak ada pelarangan aktivitas masyarakat atau cenderung lebih longgar dibanding pembatasan sosial beskala besar (PSBB). Pembatasan yang diatur yaitu proses pembelajaran siswa melalui daring, karyawan bekerja di kantor maksimal 50 persen, baik itu ASN, BUMN/BUMD maupun swasta. Sedangkan jam operasional tempat-tempat usaha seperti cafe, mall, swalayan maupun warung hanya sampai pukul 21.00 WITA.
“Keputusan ini berdasarkan hasil rapat Gubernur Bali bersama Walikota dan Bupati yang wilayahnya masuk PPKM pada Jumat (8/1/2021). Sebelumnya, hanya Kota Denpasar dan Badung saja, sekarang diperluas sampai Gianyar, Tabanan dan Klungkung,” ujar Komang Lestari Kusuma Dewi di sela-sela sosialisasi penyamaan persepsi pelaksanaan PPKM dengan perbekel dan lurah, Minggu (10/1/2021).
Dalam penerapan PPKM terdapat pengecualian terhadap fasilitas yang bersifat esensial, seperti pasar rakyat yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, SPBU, PLN atau sektor energi dan rumah sakit. “Untuk pasar rakyat sebagai sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” tegasnya.
Selain itu, sektor esensial yang tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat meliputi sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan. Juga konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional, serta untuk kebutuhan sehari-hari sesuai pengaturan Sektor Esensial Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terkait kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. (sur)
