BULELENG – Meskipun sempat diwarnai ketidakhadiran, kalau tidak mau disebut ‘boikot’ Fraksi Partai Golkar (FPG), pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Buleleng Tahun 2021 plus Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepakat dilanjutkan. Keputusan tersebut disepakati setelah seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan dapat menyetujui pembahasan lebih lanjut RAPBD Buleleng Tahun 2021 dengan sederet catatan.
Persetujuan disampaikan melalui pemandangan umum fraksi dan gabungan fraksi dihadapan rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Suradnya, Rabu (18/11/2020) di Ruang Sidang Utama Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.
Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra dan Demokrat melalui juru bicaranya, Wayan Indrawan menegaskan setelah menyimak nota pengantar RAPBD Buleleng Tahun 2021, Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra dan Demokrat menyatakan dapat menyetujui pembahasan lebih lanjut RAPBD Buleleng Tahun 2021.
“Dengan gambaran nilai pendapatan serta pembiayaan daerah, serta target hasil yang diharapkan, dan beberapa hal yang perlu dilakukan kajian bersama, maka kami memandang dan berpendapat bahwa RAPBD Buleleng Tahun 2021 agar dibahas lebih intensif melalui agenda rapat berikutnya,” tandas Indrawan.
Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui jubirnya, Nyoman Gede Wandira Adi menandaskan, ketidakhadiran pada rapat paripurna, Senin (16/11/2020) bukan mencari sensasi atau membuat gaduh, namun semata-mata mengingatkan bupati.
“Membangun Buleleng dengan rencana pinjaman yang jauh melebihi pendapatan asli daerah (PAD) sangatlah beresiko, kalau pemanfaatannya bukan untuk hal-hal yang prioritas artinya penting dan mendesak,” tegasnya.
Fraksi Partai Nasdem (FPN) melalui jubirnya, Made Jaya Asmara. FPN tak hanya dapat menyetujui pembahasan lebih lanjut RAPBD Tahun 2021 tapi juga siap mengawal penyaluran pinjaman dana PEN agar sesuai dengan regulasi, sampai kepada penerima manfaat, penggunaan sesuai peruntukan dan tidak terjadi penyalahgunaan.(kar)
