DENPANPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster sudah tidak tertarik lagi mendorong-dorong pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali bersumber dari kendaraan bermotor. Bali seharusnya sudah mencari skema lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan juga masalah-masalah sosial lainnya.
Peluang yang bisa digarap secara maksimal untuk meningkatkan PAD Bali diantaranya pemanfaatan aset-aset Pemprov Bali yang ada. Sebab, Pemprov Bali memiliki aset yang begitu banyak yang bisa dimanfaatkan yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Bali secara perlahan-lahan dapat mengurangi ketergantungan pendapatan Pemprov Bali dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemprov Bali.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar, Selasa (20/10/2020).
Gubernur Koster mengatakan sebagai daerah tujuan wisata, alam Bali harus terpelihara dengan baik. Kendaraan yang semakin banyak akan menyebabkan kemacetan dengan asap kendaraan yang tinggi membuat kualitas udara menurun. “Terus terang saya sudah tidak tertarik lagi mendorong-dorong pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari kendaraan bermotor. Sudah harus mencari skema lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan juga masalah-masalah sosial yang lain,”pintanya.
Dalam Rakor tersebut, Gubernur Koster mengharapkan KPK RI bisa memberikan pembinaan dan referensi pengalaman di daerah lain yang bisa diterapkan di Bali. Menurutnya Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya terus melakukan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin baik.
Sementara terkait tujuh area intervensi Korsupgah KPK RI, Gubernur Koster mengaku telah menginstruksikan untuk melaksanakannya dengan tertib, dan pelaksanaannya terus dipantau sehingga capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah Provinsi Bali saat ini mencapai 84,30 persen. “Relatif cukup tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Saya kira masih bisa dipacu. Tolong ditarget aja tahun depan berapa. Saya yang akan ngawal,” kata Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini
Sementara Kepala Satgas Koordinator Pencegahan Wilayah IX KPK Sugeng Basuki mengatakan nilai nilai MCP Bali yang mencapai 84 merupakan nilai yang bagus. Karena standar nasional saat ini pada posisi 40 dan nilai 75 sudah masuk kategori baik. Menurutnya MCP menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang semakin bagus. Oleh sebab penindakan biasanya mengarah ke daerah yang nilainya masih dibawah 40.
Sugeng mengharapkan Bali bisa menjadi tiga besar di Indonesia. “Harapan kami dengan provinsi Bali yang mana dengan komitmen dari Bapak Gubernur tadi untuk bersemangat menaikkan nilai MCP harapan kami mudah-mudahan tahun 2020 itu nantinya Bali bisa terangkat dalam 3 besar,” ujarnya. (arn)
