BULELENG – Aksi demo, penyampaian sikap keberatan atas penetapan Undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Karya (OLCK) oleh DPR Republik Indonesia, juga dilakukan eksponen pemuda di Kabupaten Buleleng. Melalui perwakilan masing-masing, empat Organisasi Kepemudaan yakni HMI Cabang Singaraja, PC IMM Buleleng, PC KMHDI Buleleng dan PC PMII Buleleng, mendatangi Gedung Rakyat DPRD Buleleng.
“Terlepas dari tekanan berbagai pihak yang menolak, DPR dan Pemerintah Republik Indonesia seolah-olah menutup mata dan telinga, dengan tetap mengesahkan undang UU Omnibus Law Cipta Karya (OLCK),” tandas Ketua HMI Cabang Singaraja, Bayu Angga, Jumat (9/10/2020) saat diterima Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.
Selain menolak pengesahan UU OLCK, kata Angga, melalui pernyataan sikap, Empat Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Buleleng yang menilai, pengesahan UU OLCK sangat ironis dan tergesa-gesa di tengah Pandemi Covid-19 serta memperlonggar perijinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga menyatakan sikap.”Ada tujuh pernyataan sikap yang kami ajukan, pertama Menolak UU OLCK karena tidak melibatkan partisipasi publik dan menciderai prinsip demokrasi,” ungkapnya. Kedua, DPR RI telah gagal menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam menyuarakan aspirasi.Ketiga, pengesahan UU OLCK pada tanggal 5 Oktober 2020 telah mengganggu stabilitas nasional.
“Kegaduhan akibat pengesahan UU Cipta Karya tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalm usaha pemulihan kondisi darurat nasional Covid-19,” tegasnya.
Pada poin ke-5, OKP Buleleng yang menilai UU OLCK membuka celah dan peluang eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara brutal demi kepentingan oligarki juga menyatakan UU OLCK tidak berpihak untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Bukan hanya meresahkan, UU OLCK harus digagalkan karena bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-5 dan Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4,” tegasnya.
OKP Buleleng menyatakan dukungan Judicial Review ke Mahkamah Agung yang di lakukan akademisi dan koalisi masyarakat sipil.”Mendorong dan mendesak pemerintah mengeluarkan Perpu, dalam rangka membatalkan UU Cipta Karya yang telah disahkan,” tegas Angga sembari menandaskan penetapan nilai maksimal uang pesangon dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai salah satu contoh ketidakadilan UU OLCK.
Menyikapi aspirasi OKP Buleleng tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna menyatakan rasa hormat karena penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan santun.
“Mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng, kami juga mengapresiasi aspirasi yang disampaikan sebagai pendapat, suara rakyat yang patut didengar dan disuarakan melalui lembaga legislatif ini,” tandasnya.
Supriatna yang membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan OKP Buleleng, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga DPRD Kabupaten Buleleng.
“Pernyataan sikap yang disampaikan akan kami tindaklanjuti, dengan meneruskan kepada pihak terkait,” tandas Supriatna sembari berjanji memberikan tembusan surat tindaklanjut kepada masing-masing OKP. (kar)
