Karo Pemerintahan Provinsi Bali Ketut Sukra Negara
DENPASAR – Menjelang cuti kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati dan wakil Bupati serentak 2020,, pemerintah provinsi Bali akan mengajukan enam nama ke Mentri Dalam Negeri untuk bisa dipilih menjadi penjabat sementara (pjs) bupati. Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020 akan diisi oleh penjabat bupati selama masa kampanye yakni Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem sehingga masing-masing kabupaten diusulkan tiga nama.
Hal itu dikarenakan, di dua kabupaten ini bupati maupun wakil bupati akan cuti kampanye guna mengikuti tahapan pilkada 2020 yang sudah menyelesaikan tahap pendaftaran pasangan calon. Nah, mengenai siapa nama-nama penjabat yang akan diusulkan ke Kementrian Dalam Negeri, sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Bali saat ini. “Masing-masing kabupaten kita usulkan tiga nama ke Mentri Dalaman Negeri, nama-nama yang ditunjuk dan diusulkan itu sepenuhnya menjadi kewenangan bapak gubernur,”ujar Karo Pemerintahan Provinsi Bali Ketut Sukra Negara seusai penyampaian pidato dua tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Sabtu (05/9/2020).
Menurutnya nama yang ditunjuk Gubernur Bali untuk menjadi penjabat bupati baik di Badung dan di Karangasem akan diajukan ke Mendgari pada 8 September 2020 besok. Nama-nama yang diusulkan tentunya setingkat kepala dinas. Dalam hitungan-hitungannya, pada saat dimulainya kampanye paslon penjabat bupatinya sudah bisa dikukuhkan sehingga tidak sampai terjadi kekosongan hukum. “Landasan hukum untuk mengisi kekosongan jabatan ini sudah jelas, ada UU nomor 10 tahun 2016 , ada Permendagri nomor 74 tahun 2016 tentang cuti diluar tanggungan negara bagi kepala daerah dan Permendagri 1 tahu 2018 tantang perubahan atas Permendagri 74 tahun 2016,”jelasnya.
Mantan Kabag Humas Pemprov Bali ini menyampaikan, sebagai penjabat bupati tentunya mempunyai masa tugas relatif singkat. Meski demikian menurutnya seorang penjabat bupati mengemban tanggung jawab yang sangat strategis dalam meletakkan fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai amanat undang-undang, penjabat bupati mempunyai sejumlah tugas pokok yaitu menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada serta menjaga netralitas ASN. Sebagaimana bupati definitif, seorang penjabat bupati dituntut sungguh-sungguh memahami tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Karo Pemerintahan Sukra Negara juga menambahkan bahwa proses Pemilukada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 saat ini telah menyelesaikan tahapan pendaftaran paslon. Setelah kelengkapan administrasi dan verifikasi dilapangan, nantinya akan ada tahapan yang paling krusial yakni tahapan kampanye. Sebagai Penjabat Bupati tentu harus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Panwaslu, unsur TNI/Polri, pemuka masyarakat dan pemuka agama. “Penjabat bupati harus mampu menjaga netralitas ASN melalui penegakan hukum secara tegas, sehingga mereka dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan selalu mengedepankan profesionalitas serta menjadi teladan bagi masyarakat,” pungkasnya. (arn)
