DENPASAR – Ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Bali yang sudah hampir enam bulan berjalan, namun belum dapat diketahui kapan Covid ini akan berakhir. Bahkan Word Healt Organization (WHO) didunia juga tidak bisa memprediksi secara pasti kapan wabah virus ini berakhir . Sementara ekonomi masyarakat kian terpuruk dan cadangan dana tabungan masyarakat kian menipis. Terlebih dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali bulan Juni lalu sudah minus 1,14% dan diperkirakan masih dapat menurun lagi minus 3 persen. Kalau terus terjadi penurunan tentu sangat akan berpengaruh terhadap stok kebutuhan masyarakat, tingkat tabungan masyarakat, dan juga berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah.
Melihat kenyataan ini, Fraksi Golkar DPRD Bali tidak sepakat kalau antara kesehatan masyarakat dan ekonomi terus dipertentangkan. Sebab antara ekonomi dan kesehatan ditengah pandemi Covid ini harus bisa berjalan seiring dan seirama. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bali dalam penyampaian pemandangan umum Fraksinya dalam sidang paripurna, di ruang sidang utama DPRD Bali Senin (06/7/2020).
Dalam pandangan umum fraksnya, Jubir Wayan Gunawan mengatakan antara kesehatan dan ekonomi, ditengah pandemi Covid, keduanya harus dapat seiring sejalan. Namun demikian, ketika ekonomi masyarakat sudah mulai dibuka, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan secara ketat. “Fraksi Partai Golkar DPRD Bali mendorong Gubernur Bali untuk segera membuka kegiatan ekonomi masyarakat Bali. Fraksi Golkar tiidak sepakat jika antara kesehatan masyarakat dan ekonomi dipertentangkan melainkan eduanya harus dapat seiring sejalan,”ujarnya. .
Dalam kesempatan tersebut Fraksi Golkar menyebutkan, di tengah situasi dan kondisi saat ini, Golkar juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak dalam menangani pandemi Covid-19 baik secara skala dan niskala termasuk pelaksanaan Upacara Pemahayu Jagat di Pura Besakih. Namun para ahli didunia serta didukung rekomendasi WHO, bahwa dalam masa-masa mendatang pandemi Covid-19 belum akan bisa berakhir tuntas, maka protokol dan SOP harus tetap dijalankan dengan ketat ketika New Normal Bali Era Baru akan diberlakukan.. “Jangan sampai pujian-pujian dan sanjungan membuat kita lengah, karena ini menyangkut perlindungan nasib dan kepentingan masyarakat luas, ” pintanya.
Berkaca pada berbagai pengalaman selama ini isu-isu sensitif terhadap dunia pariwisata sangat riskan sekali. Ketika pariwisata terpuruk, masyarakat baru ngeh akan sektor lain seperti pertanian yang sesungguhnya sering menjadi penyelamat ketika sektor pariwisata mengalami keterpurukan. Namun demikian ketika pariwisata berjaya, sektor pertanian sering dilupakan oleh pemerintah provinsi Bali dan alokasi anggaran pada sektor pertanian sangat kecil dalam APBD Bali. Terbukti ditengah keterpurukan sektor pariwisata di Bali, pertaniandi Bali masih mampu memberikan stok pangan yang cukup. Sementara alokasi anggaran dalam APBD sangat kecil dibawah angka 2 persen dari APBD Bali. Dalam anggaran perubahan APBD Tahun 2020 ini, Frakai Golkar DPRD Bali meminta kepada Gubernur Bali untuk menaikan anggaran pertanian dari 1,8 persen menjadi minimal 5 persen dari total APBD Bali yang mencapai Rp 6 triliun lebih.
Pemerintah juga diminta untuk terua mengembangkan sektor industri pengolahan produk- produk sektor pertanian. Menumbuh kembangkan entrepreneur, UMKM dan petani muda keren/petani milenial dengan melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan yang didukung anggaran dari APBD Provinsi Bali. (arn)
