BULELENG – Nota pengantar ranperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng tahun 2019, disikapi serius wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi maupun gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng. Melalui pemandangan umum, sejumlah fraksi tidak hanya memberikan apresiasi terhadap penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pengelolaan keuangan daerah dan penanganan Pandemi Covid-19.
Dihadapan rapat paripurna yang digelar secara semi virtual, masing-masing juru bicara (jubir) dari fraksi maupun gabungan fraksi menyampaikan sederat sorotan terkait capaian target pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan parkir dan pasar di Kabupaten Buleleng.
Apresiasi terhadap penilaian opini WTP dari BPK disampaikan Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat, dan Perindo melalui jubirnya, Ketut Ngurah Arya. “LKPJ disampaikan untuk memenuhi tanggungjawab konstitusi bupati, sesuai ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan lainnya,” tandas Ngurah Arya dihadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.
LKPJ berdasarkan hasil audit BPK dengan penilaian opini WTP patut diapresiasi. “Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada bupati dan jajarannya, sehingga mampu mempertahankan hasil baik, yang diraih selama ini,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Fraksi Partai Golkar, melalui jubirnya, I Ketut Parta. Selain penilaian opini WTP dari BPK, Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi penyampaian LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2019 yang tepat waktu dan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. “Penyampaian laporan ini memang sangat penting, sebab anggaran daerah merupakan anggaran public yang mencerminkan kebijakan daerah dan wajib dipertanggungjawabkan kepada public secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Sementara Fraksi Partai Nasdem, melalui jubirnya Ni Ketut Windrawati, selain PAD yang tidak mencapai target sehingga Pemkab Buleleng sangat tergatung pada dana trasnfer dari pemerintah pusat, Fraksi Nasdem juga menyorot lambatnya peningkatan PDRB Kabupaten Buleleng, efesiensi anggaran dan penguatan UKM/ IKM serta Industri Kreatif. “Revitalisasi pasar patut diapresiasi, namun harus memperhatikan sisi higienitas, seperti sanitasi yang baik sesuai standar WHO serta edukasi berkala dan berkelanjutan kepada para pelaku pasar,” tandasnya. Nasdem juga mempertanyakan pemanfaatan pasar darurat pada areal Pasar Banyuasri dan pembangunan Patung Bung Karno pada RTH Taman Bung Karno di Kecamatan Sukasada.
Sorotan terhadap capaian PAD Kabupaten Buleleng juga disampaikan Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya, Gede Wisnawa Wisna.Selain berharap bupati melakukan evaluasi dan optimalisasi kinerja untuk peningkatan PAD, Fraksi Hanura mempertanyakan soal hiruk pikuknya protes masyarakat terhadap 2 hal di tahun 2019, yakni kenaikan yang tinggi dari pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan kenaikan uang parkir pada beberapa tempat dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000. “Terhadap dua poin diatas, mohon kiranya saudara bupati memberikan penjelasan agar masyarakat cukup jelas memahami dan mengerti,” tandas Wisnaya seraya mengingatkan Perda Parkir Berlangganan yang dibuat dengan biaya tinggu namun belum dilaksanakan. (kar)
