DENPASAR- Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR) disela-sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Bali Creative Industry Center (BCIC) di Kota Denpasar, Rabu (14/10) menyampaikan alasan kenapa Demokrat menolak pengesahan UU Omnibus Law (Cipta Kerja). Hal itu dikarenakan UU Omnibus Law dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan. UU tersebut kalau dikaitkan dengan konsep pembangunan di Bali juga tidak sesuai dengan Konsep Tri Hita Karana.
Supadma Rudana mengatakan, penetapan UU Omnibus Law telah menimbulkan polemik dimasyarakat. Aksi protes juga dilakukan sebagai bentuk penolakan pengesahan UU yang tidak berpihak pada rakyat. Politisi Demokrat asal Gianyar ini menjelaskan beberapa point yang diakomodir dalam UU tersebut dinilai sangat merugikan ketenagakerjaan dan lingkungan. Intinya UU tersebut tidak sesuai dengan konsep pembangunan yang dijalankan seperti di Bali. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, hubungan harmonis antara manusia dengan alam beserta lingkungannya dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Sebagai Wakil Rakyat yang dipercaya masyarakat Bali, dirinya ingin setiap keputusan harus berpihak rakyat dan aturan itu dibuat harus mampu mensejahterakan masyarakat. Setiap aturan UUyang dibuat, fungsi wakil rakyat melakukan pengawasan dan itu sangat diperlukan agar ada Cek & Balance. Kalau ada UU yang dibuat, lingkungan harus tetap dapat terjaga dan UU itu lahir harus mampu mensejahterakan rakyat.
Dalam pengesahan UU tersebut dari 9 partai di DPR RI, 2 partai yang menolak yakni Demokrat dan PKS. Sebagai kader Partai Demokrat, akan mengikuti garispartai dan dirinya akan tetap tegak lurus dengan keputusan partai.”Fraksi dan anggota mengikuti apa yang menjadi ketentuan pimpinan Fraksi dan Ketua Umum kami,”pungkasnya. (arn)
