MANGUPURA – Fraksi Golkar DPRD Badung meminta Pemkab Badung menunda pencairan dana hibah. Hal sesuai dengan imbauan Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait pelaksanaan kampanye, dimana didalamnya tertuang larangan penyaluran dana bansos atau hibah di masa kampanye Pilkada serentak 2024.
“Ada beberapa poin dalam imbauan Bawaslu, khususnya hal yang melarang atau penggunaan kewenangan. Larangan kewenangan itu dalam urusan penggunaan dana hibah, bantuan sosial, kemudian sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye pemilihannya,” jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, IGN Shaskara, Senin (30/9/2024) di Gedung DPRD Badung.
Shaskara didampingi Anggota Fraksi Golkar dan Wakil Ketua I DPRD Badung AAN ketut Agus Nadi putra mengatakan, dalam hal ini fraksi Golkar melaksanakan fungsi pengawasan. “Kalaupun dinyatakan hibah itu telah berproses dalam APBD, tetapi dengan adanya surat edaran ini tentu menjadi sebuah perhatian bagi penyelenggara pemerintahan, supaya hal ini ditaati,” tegasnya.
Selain adanya imbauan dari Bawaslu, lanjut Shaskara, Pemerintah Kabupaten Badung juga berpotensi mengalami defisit hingga Rp3,4 triliun. Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah memprioritaskan urusan wajib, bukan urusan pilihan. “Kami mendorong pemerintah itu lebih mengedepankan yang disebut mandatory, sehingga hal2-hal yang bersifat pilihan; seperti hibah dan sebagainya, dari aspek anggaran tentu itu tidak menjadi sebuah prioritas,” katanya.
Sementara itu, Wakil ketua I DPRD Badung, AAN ketut Agus nadi Putra mengharapkan kepemimpinan Plati Bupati ketut Suiasa dan Pj Sekda Badung IB Surya Suamba mampu mewujudkan netralitas ASN di Pilkada serentak. 2024.
Pihaknya menyarankan kepada Plt Bupati dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan di Badung biar sifatnya independen, netral, dan fokus terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat program-program untuk kepentingan masyarakat Badung. (lit,dha)
