JAKARTA – Kunjungan di hari kedua Jumat (23/8) dalam kegiatan studi tiru ke DKI Jakarta, Sekretariat Dewan DPRD Bali bersama forum wartawan mengunjungi DPRD DKI Jakarta.
Sebab, alokasi dana penanganan banjir dan penataan aliran sungai, mencapai triliunan rupiah, mulai dari normalisasi, pembangunan waduk penampungan dan pemasangan pompa-pompa besar yang semuanya merupakan produk import. Olehkarenanya, DPRD DKI Jakarta melalui Komisi D yang membidangi melakukan pengawasan secara maksimal.
Dalam upaya mendalami strategi penanganan banjir dan pengelolaan sungai, rombongan Sekretariat Dewan DPRD Bali dipimpin oleh Kadek Putra Suantara, Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, dan Protokol Setwan DPRD Bali Kadek Putra Suantara, dan diterima oleh Agus Hermanto, selaku Kasubag Publikasi dan Informasi Humas dan Protokol Setwan DPRD DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Kadek Putra Suantara mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan lanjutan dari studi tiru yang telah dilakukan sehari sebelumnya di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta.
Kade Putra Suantara mengatakan tujuan utama untuk mengetahui dan memahami seperti apa dukungan DPRD DKI Jakarta terhadap Dinas SDA dalam pencegahan dan penanganan banjir, serta peran legislatif dalam mendukung program-program tersebut.
Menurutnya dukungan positif dari dewan sangat penting karena banjir merupakan isu strategis. Kalau tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa meluas secara nasional, mengingat Jakarta adalah pusat ekonomi dan politik. Banjir di Jakarta tentu mempengaruhi ekonomi dan aktivitas masyarakat serta menjadi perhatian nasional.
“Kami juga ingin mempelajari penanganan banjir dan penataan aliran sungai serta peranan dewan serta media yang ikut dalam pengawasan,” jelas Kadek Putra.
Sementara Kasubag Humas DPRD DKI Jakarta Agus Hermanto mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan. Dukungan DPRD mencakup anggaran dalam penataan dan pengelolaan sungai. “Masalah banjir memang kompleks dan tetap menjadi isu utama setiap pergantian kepemimpinan,” katanya.
Agus Hermanto mengatakan, dalam hal kehumasan, DPRD DKI Jakarta memanfaatkan media sosial seperti Instagram Reels dan YouTube Shorts untuk mensosialisasikan program penanganan banjir. Informasi disampaikan dalam format yang segar, singkat, dan padat agar pesan sampai ke publik dengan efektif.
Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan strategi penanganan banjir dalam tiga tahap: prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir. Pada tahap prabanjir, dilakukan pengurasan dan pengerukan waduk, serta perawatan pompa.
Saat banjir, pompa pengendali dan pompa mobile digunakan, sementara sistem folder diterapkan untuk membuang genangan air ke laut. Pasca banjir, pembersihan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
Sementara untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penanganan banjir, Agus Hermanto menekankan pentingnya ada evaluasi
“Anggota dewan sering turun ke lapangan, terutama saat banjir, dan Komisi D bertanggung jawab dalam hal ini. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan kebutuhan perbaikan atau penyesuaian anggaran,”ujarnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Agus Hermanto mengungkapkan sudah terbukti terjadi pengurangan titik genangan banjir di Jakarta. Ia mengakui bahwa meskipun ada kemajuan, pembebasan lahan tetap menjadi kendala utama. Proses ini memerlukan negosiasi cermat dengan warga untuk mencapai kesepakatan harga yang adil.
“Pembebasan lahan melibatkan proses diskusi dan audiensi dengan masyarakat untuk menemukan titik temu mengenai harga yang tepat. Kita tidak memberikan ganti rugidalam pembebasan lahan tetapi memberikan ganti untung kepada masyarakat,” pungkasnya. (arn/jon)
