MANGUPURA – Pemkab Badung akhirnya secara resmi menjawab somasi yang dilayangkan Bendesa Adat Pererenan. Jawaban somasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung ini juga disertai peringatan keras.
Kepala Dinas PUPR Badung IB Surya Suamba yang dikonfirmasi, Senin 24 Juni 2024 membenarkan, jawaban atas somasi Desa Adat Pererenan telah dikirim ke kuasa hukum Desa Adat Pererenan.
“Hari ini sudah kita jawab, dan sudaj kita kirim. Intinya kita membantah seluruh tudingan yang disampaikan kuasa hukum yang bersangkutan, “ungkap Surya Suamba.
Jawaban somasi ini, lanjut dia sekaligus berisi peringatan, bagi pihak-pihak yang melakukan provokasi kepada warga, akan diproses secara hukum.
“Atas petunjuk pimpinan jawaban somasi ini juga berisi peringatan terakhir, agar segera menghentikan tindakan provokasi kepada warga. Jika peringatan ini tidak diindahkan, maka Pemkab Badung akan mengambil langkah hukum,”tegasnya.
Surat jawaban somasi bernomor : 610/7559/PUPR tertanggal 24 Juni 2024. Surat ini ditujukan kepada I Wayan Koplogantara, selaku kuasa hukum Bendesa Adat Pererenan I Gusti Ngurah Rai Suara. Ada 5 poin jawaban somasi terkait kisrus tanah negara di loloan Sungai Surungan, Pantai Lima, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi tersebut.
Poin pertama, Pemkab Badung membantah adanya tudingan adanya reklamasi dan lain lainnya seperti yang diutarakan dalam somasi. Kedua, Pemkab Badung melakukan kegiatan dilokasi sebagai upaya penyelamatan dari bencana banjir/longsor, atas tanah yang merupakan hak Pemkab Badung, dan telah terdaftar dalam aset daerah.
Diungkapkan pula bahwa adanya hak atas tanah yang dimiliki Pemkab Badung telah diketahui oleh Bendesa Adat Pererenan I Gusti Ngurah Rai Suara. Dimana atas nama Desa Adat dan atas nama dua orang perorangan sempat mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah terdaftar sebagai hak Pemkab Badung. Dimana permohonan tersebut ditolak BPN Badung.
Poin ketiga disampaikan pengelolaan barang milik daerah kewenangannya sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Poin ke empat, bahwa tudingan adanya mafia tanah berkenaan tanah yang dimaksud, agar tidak menjadi fitnah atau kebohongan publik, diminta agar melaporkannya oknum yang diduga sebagai pelaku kepada pihak yang berwajib.
Nah poin kelima yang paling keras. Pemkab Badung secara keras dan terakhir meminta pihak-pihak menghentikan provokasi terhadap warga untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merupakan tindakan pidana. Bila peringatan ini tidak diindahkan, makan dipastikan Pemkab Badung akan mengambil langkah hukum. (lit/jon)
