TABANAN – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan menjaga sektor pertanian dan kelestarian subak yang ada di Desa Jatiluwih, Penebel Tabanan.
“Bukan hanya jatiluwih, tapi kami komitmen menjaga sektor pertanian lainnya di Tabanan,” ujar Bupati Sanjaya usai melepas atlet Porjar di GOR Debes Tabanan, Kamis (30/5/2024).
Sanjaya mengatakan, ada hal-hal diluar itu yang konteksnya pembangunan sudah menyalahi aturan. Maka pihaknya wajib menerapkan aturan. PIhaknya juga akan bertemu dengan stakeholder dan pihak terkait membahas hal tersebut untuk mencari solusi dan titik temu.
“Saya bulan-bulan ini akan duduk bareng lagi bersama desa adat Jatiluwih, perbekel, kelian subak, dunia usaha, investor agar tidak salah persepsi bagaimana membangun di Tabanan. Namun tidak melanggar aturan yang ada,” ungkapnya.
Pihaknya berharap kerjasama semua pihak, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan pariwisata di Tabanan. Sehingga pembangunan dapat terarah dan memberi dampak positif secara langsung kepada masyarakat.
“Saya ingatkan pertanian itu jadi soko guru perekonomian harus tetap dijaga. Pariwisata sebagai bonusnya,” sebutnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengatakan sudah semesti semua pihaknya harus mengikuti aturan Unesco, khusus soal aturan warisan budaya dunia. Kelestarian sawah dan irigasi tradisional subak harus tetap dipertahankan dan berkelanjutan
“Jangan sampai menimbulkan persoalan, apalagi melanggar aturan yang dapat merugikan semua pihak,” sergah Omardani.
Pihaknya sangat mendukung upaya Bupati Tabanan memanggil semua pihaknya yang ada di Subak Jatiluwih. Bila perlu segera lakukan langkah-langkah preventif untuk melakukan pencegahan. Apalagi kini tengah menjadi sorotan publik terkait pembangunan yang ada.
“Bila melanggar pembangunan harus diberikan tindakan tegas. Karena yang dilakukan bukan sekedar untuk investasi, namun keberlanjutan soal subak di Tabanan,” jelas Omardani.
Ia pun meminta pemerintah desa setempat khusus Jatiluwih tetap berupaya saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Sehingga potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi bisa dilakukan pencegahan secara bersama-sama.
“Jadi bersama-sama ikut menjaga, bila ada pelanggaran mudah diberikan tindakan atau hal lainnya,” sebutnya.
Sebelumnya, ditengah-tengah perhelatan world water forum (WWF) -ke 10 di Nusa Dua , Badung muncul wacana terkait ancaman pencabutan status WBD untuk kawasan Catur Angga Batukau dengan Jatiluwih sebagai ujung tombaknya. Wacana ini muncul karena pembangunan di wilayah tersebut khususnya untuk akomodasi wisata semakin masif. (jon)
