DENPASAR – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Bali tanpa didampingi pejabat daerah, khususnya Gubernur Bali Wayan Koster maupun Bupati Tabanan, menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi politik.
Meski Presiden Prabowo menyebut kunjungannya ke Bali sebagai kunjungan pribadi, sejumlah kalangan menilai situasi tersebut tidak lazim mengingat posisi beliau sebagai kepala negara.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Harja Astawa, Selasa (9/6/2026), mengaku melihat adanya kejanggalan dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, absennya pejabat daerah yang biasanya menyambut atau mendampingi Presiden memunculkan pertanyaan terkait kemungkinan adanya pesan politik tertentu.
“Saya melihat ini sebagai sesuatu yang tidak biasa. Biasanya kunjungan Presiden selalu mendapat pendampingan atau setidaknya penyambutan dari pejabat daerah. Karena itu muncul pertanyaan, apakah ada sinyal politik tertentu yang sedang disampaikan,” ujar Harja Astawa.
Ia mengaku insting politiknya menangkap adanya kemungkinan perubahan atau dinamika yang akan terjadi dalam peta politik Bali ke depan. Namun demikian, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan dan pengamatannya secara pribadi.
Harja juga mengaitkan situasi tersebut dengan sejumlah perkembangan yang terjadi di tingkat nasional, termasuk pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Saya hanya melihat ada beberapa peristiwa yang terjadi secara berdekatan. Karena itu muncul pertanyaan dalam benak saya, apakah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan atau akan terjadi di Bali. Tentu saya berharap dugaan itu tidak benar dan Bali tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Harja, pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh tertentu di Bali juga memunculkan beragam tafsir politik. Namun ia mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada informasi resmi.
“Ini lebih kepada pertanyaan dan analisis politik saya pribadi. Apakah ini sinyal akan ada pembenahan, evaluasi, atau langkah-langkah tertentu di Bali, saya belum tahu. Yang jelas situasinya terlihat berbeda dari biasanya. Jika dikatakan tidak mau di temui tapi Ketua Kami De Gadjah di panggil ke The Meru,” ujarnya.
Meski demikian, politisi Gerindra itu berharap apa pun agenda pemerintah pusat terhadap Bali nantinya tetap bertujuan untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap Bali diberikan kesempatan untuk terus berbenah dan menjalankan program-program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (jay/jon)
