BULELENG – Penerapan Sistem Operasional Prosedur (SOP) baru terkait penanganan pasien terinfeksi Covid-19 tanpa gejala atau Asimtomatik GTPP Covid-19 Provinsi Bali, disikapi serius Pemkab Buleleng. Melalui GTPP Covid-19 Kabupaten Buleleng, sebanyak sepuluh orang warga Buleleng yang memiliki diagnose klinis asimtomatik dan bergejala ringan sudah dirujuk untuk menjalani isolasi pada tempat yang disiapkan GTPP Covid-19 Provinsi Bali.
“Sebanyak sepuluh orang pasien Covid-19 tanpa gejala (asimtomatik) dan bergejala ringan asal Kabupaten Buleleng, sejak Selasa (29/9/2020) menjalani isolasi mandiri terpusat pada sejumlah hotel yang disediakan oleh Pemprov Bali,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, Selasa (29/9/2020) usai memimpin rapat dengan PHRI Buleleng.
Suyasa yang juga Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng menandaskan, selain melaksanakan instruksi pemerintah pusat tentang isolasi pasien asimtomatik dan bergejala ringan di hotel, rujukan terhadap 10 pasien ke Denpasar juga dilakukan karene dari hasil koordinasi, pengurus PHRI dan pemilik hotel di Kabupaten Buleleng belum memberikan kepastian.”Dari pihak PHRI dan pemilik hotel belum bisa memastikan apakah bisa menerima atau tidak karena masih menunggu standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dari Pemprov Bali. Beberapa hotel berbintang masih mempertanyakan SOP. Misalnya, kalau ada yang terkonfirmasi terus melanggar, jalan-jalan keluar kamar menuju ke kamar lain, itu sanksinya apa ? Nanti khawatir pegawainya kena, apa bisa diberikan sanksi tegas,” tandas Suyasa meyakinkan.
Sembari menunggu SOP dari GTPP Covid-19 Bali, kata Suyasa, GTPP Covid-19 Kabupaten Buleleng sudah memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng untuk mengirim 10 orang pasien yang menyatakan bersedia dirujuk ke Hotel Ibis Kuta untuk menjalani isolasi.”Secara resmi surat sudah dikirim. Nantinya, meskipun isolasi dilakukan di Kabupaten Buleleng, pembayarannya tetap Pemprov Bali. Seluruh anggaran dan pembiayaanya ditanggung Pemprov dengan dana yang bersumber dari APBN Pusat, sebesar Rp 200 Ribu/orang/hari,” jelasnya.(kar)
