BADUNG – Pembatasan pembelian BBM bagi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpeluang dilaksanakan pula di Pulau Dewata. Sebagai anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengaku terbuka untuk bersinergi, jika pemerintah daerah berkeinginan.
Area Manager Communication Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengungkapkan, hal tersebut bisa terlaksana atas sinergi antara Pertamina dengan pemerintah daerah. Bahkan di luar wilayah Jatimbalinus, ada daerah yang sudah mulai menerapkan.
“Ada dua hal yang diharapkan bisa dicapai dari pelaksanaan itu. Pertama, adalah peningkatan serapan PAD dari para penunggak pajak. Kedua, adalah mengurangi potensi penyerapan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak,” sebutnya, Selasa (28/11/2023).
Di wilayah Jatimbalinus sendiri, hal semacam itu sudah dijajaki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk di Bali sendiri, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa melakukan hal serupa dalam waktu dekat.
“Karena kembali lagi, inisiatif itu tidak bisa datang dari kami. Tapi kami siap menerima kolaborasi, jika SPBU dijadikan tempat untuk pemantauan ketaatan pajak pengguna kendaraan bermotor,” sambungnya sembari mengabarkan bahwa berdasarkan data Korlantas Polri, dari 33 juta lebih pengguna kendaraan bermotor, hanya sebagian di antaranya yang taat bayar pajak.
Dalam pelaksanaan sinergi tersebut, digambarkan dia, pengawasan dilakukan secara manual melalui pengecekan nomor polisi terhadap kendaraan yang hendak mengisi BBM. Jika ditemukan ada yang belum bayar pajak, maka akan diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu pada booth yang disediakan. Jika tidak, maka pengendara bersangkutan tidak diperkenankan untuk membeli BBM subsidi. “Jika tidak mau bayar pajak, maka berarti harus beralih ke non subsidi,” pungkasnya. (adi,dha)
