DENPASAR – Pemilik toko elektronik Grand Bumi Mas, Franky Indra Gumi merasa dirugikan atas pelaporan dirinya terkait dugaan penyerobotan tanah di kawasan Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar.
Franky Indra Gumi dilaporkan oleh Idajane (68) di Polda Bali pada Juli 2023. Ini merupakan laporan kedua setelah di Polresta Denpasar tahun 2019. Penyidik menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukannya persitiwa pidana atau perbuatan melawan hukum.
Franky Indra Gumi melalui kuasa hukumnya I Wayan Mudita mengatakan, kliennya merasa dirugikan secara inmateriil dan moril atas laporan Ida Jane.
“Klien kami tentunya merasa dirugikan dan cemas karena laporan ini diketahui oleh publik melalui pemberitaan. Apalagi, usaha klien kami bergerak di bidang jasa dan usaha dagang sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen,”ujar I Wayan Mudita mendampingi Franky Indra Gumi kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
Mudita mengungkapkan, sebelum membangun untuk toko elektronik di Jalan Gatot Subroto Barat, Franky Indra Gumi melalui berbagai tahapan. Di antaranya, pendekatan dengan penyanding dan permohonan IMB.
“Jadi, syarat mengajukan IMB itu pihak penyanding mendatangani persetujuan. Bahkan, salah satu penyanding yang melaporkan klien kami,”ungkap Mudita sembari memperlihatkan surat pernyataan penyanding.
Setelah keluarnya IMB tahun 2017 dilanjutkan membangun.
“Selesai membangun, mulailah di tahun 2018 ada kasak kusuk berkomunikasi dengan klien kami. Tidak puas atas keinginannya, mendalilkan tanahnya diambil oleh klien kami hingga akhirnya dia mengambil langkah hukum di tahun 2019,”bebernya.
Kendati merasa dirugikan atas dua laporan dilayangkan Ida Jane, Franky belum menyatakan lapor balik.
“Klien kami masih memikirkan secara matang mengenai langkah hukum yang akan diambil,”tegasnya.
Mudita kembali membantah tanah kliennya yang telah dibangun toko elektronik lebih dua are.
“Kami baca di media, dibilang tanah klien kami lebih dua are. Darimana sumbernya tanah klien kami lebih dua are ?. Hasil penyelidikan kalau tanah klien kami lebih dua are, laporannya pasti lanjut dan tidak mungkin dihentikan. Dalam SP2HP kami baca bahwa penyidik juga memanggil pihak BPN,” ujarnya.
Saat penyelidikan, kata Mudita, penyidik juga meminta BPN Kota Denpasar melakukan pengukuran ulang yang disaksikan pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya, sesuai tertera di sertifikat. (dum)
