DENPASAR – Bali menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang melaksanakan penandatanganan pertama dan dilakukan secara serentak Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024.
Hal itu diungkapkan Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya di Gedung Wiswa Sabha Utama, kantor Gubernuran Renon Denpasar Kamis (9/11/2023).
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengungkapkan kekompakan penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah di Bali.
“Penandatanganan NPHD secara serentak seluruh Kabupaten/Kota di Bali, yang menjadi salah satu penanda kesiapan melaksanakan tahapan Pilkada di Bali, karena sudah dipastikan anggaran untuk kebutuhan Pilkada 2024 tersedia,”ujarnya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengatakan, Pemilu dan Pilkada adalah implementasi dari kedaulatan rakyat. Rakyatlah akan memilih pemimpin dan/atau wakil-wakilnya di parlemen.
Dengan kata lain, Pemilu dan Pilkada adalah milik semua masyarakat (inklusi), semua pihak termasuk masyarakat memiliki peran dan bertanggungjawab untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Sementara Perbedaan pandangan, partai, dan pilihan dalam demokrasi adalah hal yang biasa. Penting untuk adanya cooling system untuk mengelola perbedaan-perbedaan tersebut sehingga tidak terjadi keterbelahan di masyarakat apalagi terjadi konflik terbuka, sehingga tujuan dari Pemilu dan Pilkada diantaranya adalah melanjutkan kesinambungan pemerintahan, pembangunan tercapai dan bergerak maju.
“Saya percaya, kita semua sepakat untuk tidak memberikan ruang kepada oknum atau kelompok yang tidak menginginkan Pemilu dan Pilkada yang aman dan damai,”pintanya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menambahkan, masyarakat di Bali adalah masyarakat yang shanti (damai), sebagaimana doa Pharama Shanti: “Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”, yang diucapkan ketika mengakhiri suatu kegiatan, merupakan pesan perdamaian yang luar biasa, berdamai dengan diri kita, dengan lingkungan kita, dan selalu berdamai.
Pemahaman tentang hal ini merupakan modal dasar dan utama untuk tidak ada konflik, tidak ada permusuhan atau niat buruk terhadap orang lain tanpa melihat perbedaan pandangan, partai, dan pilihan.
Pj. Gubernur berharap, dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan dihadapi di tahun 2024 nanti, setidaknya ada empat kunci sukses yang menjadi faktor utama yaitu faktor penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dalam hal ini adalah KPU dan BAWASLU. Sangat penting untuk menjaga integritas dan netralitas untuk terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang adil, obyektif dan profesional.
Faktor peserta Pemilu, dalam hal ini terdiri dari partai politik peserta Pemilu bersama para calon legislatif dan calon kepala daerah, dalam hal mana peserta pemilu juga dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara / indentitas.
Faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas, karena seorang pemilih memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, adalah faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI, ASN dan aparat lainnya yang harus menjaga netralitasnya.
“Kita di Bali patut bersyukur mempunyai kearifan lokal yang sangat adi luhung dalam menyikapi kebersamaan dalam keberagaman. Pharama Shanti dan Ngrombo, yang dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai spirit untuk bekerja bersama menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman dan damai,”pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata menuturkan bahwa pendanaan kegiatan Pemilukada Tahun 2024 dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing Daerah.
Untuk Provinsi Bali, lanjut Wiryanata, tercatat besaran anggaran NPHD sebanyak 197.074.168.000 dengan rincian Bawaslu Bali sebanyak 41.091.822.000 dan untuk KPU Bali sebanyak 155.982.346.000.
“Sesuai ketentuan dalam SE Mendagri, maka pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar 40% dari jumlah yang disepakati dan sisanya yang 60% akan direalisasikan di Tahun Anggaran 2024. Dari sembilan kabupaten kota, Kabupaten Badung telah merealisasikan 100 persen anggaran Pemilukada di tahun 2023,” pungkas Wiryanata.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna bersama dengan Anggotanya, I Wayan Wirka dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali. (arn/jon)
