MANGUPURA – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa selaku Ketua Tim Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting memimpin Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Penurunan Stunting di Kabupaten Badung Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan persiapan Roadshow Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (27/3/2023).
Turut hadir Kepala Bappeda Kabupaten Badung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Direktur RSD Mangusada, Kepala BPS Kabupaten Badung, Camat se-Badung, Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ketua PHDI Badung, Ketua MDA Badung, Ketua Forum TJSP Kabupaten Badung, Ketua Forum Kelurahan se-Kabupaten Badung, Ketua Forum Perbekel se-Badung, Lurah se- Badung dan Perbekel se-Badung.
Wabup Suiasa dalam arahannya mengatakan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan penurunan stunting di Kabupaten Badung ini dilakukan untuk mempercepat capaian target-target pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, itu akan bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan dan stunting di Badung dapat diturunkan.
Pemerintah Kabupaten Badung sebagai fungsi penyelenggara pemerintah pusat yang mana bapak Presiden sudah menetapkan target penghapusan kemiskinan Ekstrim secara nasional harus sudah tuntas tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung menginginkan Badung menjadi faktor pendongkrak dan penarik untuk menurunkan kemiskinan dan stunting di tingkat nasional.
“Dalam menuntaskan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan penurunan stunting di Kabupaten Badung dengan pola penganggaran dari Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintahan Desa dan Pihak Ketiga melalui Forum TJSP sehingga target ini sangat rasional akan bisa dituntaskan, dari sisi makro pertumbuhan ekonomi yang cenderung semakin membaik. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,9%, kalau dibandingkan dengan saat Covid-19 pertumbuhan minus 16% dan pada tahun 2021 minus 6,6%. Secara ekonomis pendapatan masyarakat sudah semakin membaik dan pendapatan daerah juga meningkat sehingga penganggaran untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting bisa dilakukan,” ungkapnya.
Wabup Suiasa juga menambahkan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting akan bisa diwujudkan bila kita fokus dalam membuat kebijakan, fokus dalam melakukan politik anggaran dan fokus dalam melakukan gerakan. Lakukan sinergitas dan koneksitas dengan semua perangkat daerah terkait dengan melakukan beberapa strategi.
Jangan ada budaya miskin atau pola hidup yang cenderung membuat hidupnya jadi miskin, berikan bantuan namun bukan bersifat permanen, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dengan membuatkan UMKM atau lapangan kerja, dan yang terakhir harus mampu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. (litt)
