BULELENG – Adanya temuan berupa belum adanya Ijin Membangun Bangunan (IMB) yang dikantongi Proyek Revitalisasi Pasar Banyuasri, tak hanya menjadi sorotan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng tapi juga Badan Komite Pemberantasan Korupsi (B-KPK) Bali.
Selain pemenuhan IMB sebagai syarat untuk melaksanakan pembangunan gedung, terlebih dengan kapasitas besar dan nilai kontrak cukup tinggi yakni Rp. 156 Miliar, B-KPK Bali juga menyorot ratusan los pasar darurat senilai Rp 1,7 Miliar untuk relokasi pedagang Pasar Banyuasri tidak bermanfaat. “Dari hasil investigasi yang kami lakukan, pembangunan Pasar Rakyat Banyuasri ini belum dilengkapi IMB,” tandas Anggota B-KPK Bali, Ketut Suartika, Rabu (12/8/2020).
Yang mengagetkan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan belum mengeluarkan IMB Pasar Rakyat Banyuasri karena masih menunggu rekomendasi tim Ahli Bangunan Gedung (ABG). “Jika IMB-nya belum keluar, kenapa pembangunan Pasar Rakyat Banyuasri yang disinyalir tidak sesuai teknis bangunan dan melanggar ketentuan sempadan jalan nasional tetap dilakukan?” sorot Suartika.
Suartika mengaku perihatin karena pemerintah yang sepatutnya menjadi panutan untuk taat dan tertib aturan, justru melanggar.Agar tidak menjadi preseden buruk, hendaknya pemerintah daerah menunggu terbitnya IMB sebelum melaksanakan proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Banyuasri.
Suartika juga menyorot terlantarnya ratusan los pasar darurat yang dibangun dengan dana APBD Buleleng senilai Rp 1,7 Miliar untuk relokasi pedagang Pasar Banyuasri. “Sampai saat ini, ratusan los itu tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Bahkan, ada 15 los yang dikontrakkan kepada rekanan untuk dipakai direksi keit, kantor proyek PT. Tunas Jaya Sanur,” ungkapnya.
Jangan sampai los dikontrakkan sementara pemiliknya berjualan pada lokasi yang disediakan untuk pedagang pasar tumpah. “Ini tentu dapat mengakibatkan kerugian negara. Tidak bermanfaatnya los pasar darurat sesuai peruntukan, sudah terindikasi kuat menimbulkan kerugian negara, apalagi terjadi seperti itu,” tandas Suartika seraya menyarankan institusi terkait melakukan pengawasan lebih cermat sehingga indikasi pelanggaran tidak berujung ke ranah hukum.
Dikonfirmasi terpisah,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) I Putu Adipta Ekaputra tidak menampik hal itu. “IBM untuk Revitalisasi Pasar Rakyat Banyuasri sudah kami ajukan dan sedang dalam proses di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng,” jelasnya.
Adipta mengakui, saat ini proses penerbitan IMB Pasar Rakyat Banyuasri, masih menunggu rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Gedung (Tim-ABG. “IMB diajukan dari awal proyek, namun karena ada regulasi baru terkait penerbitan IMB, khususnya pada bangunan besar dan pemanfaatannya untuk publik, sehingga proses cukup lama dan kami sifatnya menunggu,” katanya. (kar)
