DENPASAR – Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mendatang sudah final.
Dalam pembahasan antara Panitia Khusus (Pansus) dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Induk 2023, terdapat Perubahan Postur APBD Bali. Satu sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali ditargetkan meningkat Rp 891,9 Miliar dari PAD yang dirancang sebelumnya Rp 5.741,8 Triliun menjadi Rp 6.632,9 Triliun.
Disi lain APBD 2023 yang sebelumnya dirancang surplus 1,93 persen akhirnya menjadi defisit sebesar Rp 9,67 persen. Menurut rencana APBD Induk 2023 ini rencananya akan ditetapkan pada 22 Nopember 2022
“Pembahasan APBD Bali induk 2023 sudah memasuki tahap akhir dan sudah final pembahasannya dan PAD Bali ditargetkan meningkat Rp 891,9 Miliar,”ujar Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar seusai pembahasan bersama TAPD Provinsi Bali, Kamis (17/11/2022).
Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menjelaskan, adanya perubahan postur APBD Bali dan telah menjadi kesepakatan disebabkan, adanya prediksi peningkatan PAD Provinsi Bali tahun anggaran 2023, adanya dana transfer dan Dana Insentif Daerah (DID).
Sugawa Korry mengatakan selain pendapatan mengalami peningkatan juga ada peningkatan belanja daerah dari Rp5,631,2 Triliun menjadi Rp7,274,05 Triliun. Sehingga sebelum adanya perubahan APBD 2023 rencananya surplus 1,93 persen, akibat peningkatan belanja APBD Bali 2023 menjadi defisit 9,67 persen.
Menurut politisi Golkar Asal Banyuatis Buleleng ini, peningkatan belanja, disebabkan peningkatan kebutuhan anggaran untuk bantuan keuangan khusus (BKK) ke kabupaten kota di Bali. Bantuan BKK ini diberikan sebagai dampak dari bencana alam banjir di sejumlah kabupaten kota di Bali. Selain bantuan dampak banjir juga dialokasikan untuk peningkatan pendapatan perangkat desa.
“Kami memberikan apresiasi, perubahan struktur APBD Bali 2023, telah mengakomodasi aspirasi peningkatan pendapatan perangkat desa menjadi Rp31,44 miliar dan Rp11, 448 miliar untukk insentive Kepaka Desaades,”tegasnya.
Sugawa Korry menambahkan, besarnya insentif untuk perangkat untuk perangkat desa yakni Sekretaris Desa (Sekdes) sebesar Rp500 ribu dan Kepala Urusan (Kaur) Rp300 ribu. Sementara untuk rencana, bantuan BKK kepada Kabupaten Kota yang terdampak bencana banjir sebesar Rp200 Miliar.
Sugawa Korry berharap bantuan ini supaya betul-betul diberikan sesuai dengan usulan dari daerah.
“Kalau memungkinkan infrastruktur, pura/merajan dan rumah-rumah masyarakat juga dibantu,”pintanya.
Dalam kesempatan tersebut Sugawa Korry juga merencanakan pembahasan secara khsusu dan mendasar. Hal itu terkait keadilan dalam pemberian bantuan BKK kepada desa adat. Selama ini desa adat yang besar, baik jumlah banjar adat dan penduduk/ krame, mendapat bantuan BKK yang sama besarnya dengan desa adat yang kecil.
“Kedepannya, pemberian bantuan BKK pada desa adat di Bali kita harapkan dikaji dengan baik, sehingga pemberian bantuan bisa yang berkeadilan bisa diwujudkan,” pungkasnya. (arn/jon)
