KUTA – Pantai Kuta adalah salah satu pantai barat di Kabupaten Badung yang setiap tahun rutin mendapat kiriman sampah dari laut. Menyikapi hal tersebut, Asisten Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Rofi Alhanif menegaskan pentingnya langkah bersama berbagai pihak.
Sampah plastik di laut, kata dia, notabene merupakan isu yang bersifat lintas negara (trans-boundary). Karena polusi yang diakibatkan, terbilang sudah dirasakan dampaknya terhadap kesehatan ekosistem dan lingkungan, pariwisata, perikanan, dan kesehatan manusia.
“Ilmuan memprediksi, bahwa tahun 2050 akan lebih banyak sampah plastik di lautan dibandingkan dengan ikan, apabila kita tidak melakukan langkah konkret untuk menangani,” ungkapnya, Rabu (2/11/2022).
Aktivitas manusia di daratan, kata dia, merupakan sumber dominan sampah laut. Bahkan secara angka dia menyebutkan, 80 persen sampah laut adalah berasal dari darat. Yakni akibat penanganan sampah yang belum optimal, terutama oleh kabupaten/kota kategori sedang dan pedesaan.
“3/4 sampah itu berasal dari kota-kota kategori sedang, dimana pengelolaannya kurang baik,” ucapnya sembari memperkirakan bahwa Denpasar adalah salah satu kota yang masuk kategori sedang dimaksud.
Indonesia sendiri, dipastikan tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Apalagi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Jenna Jambeck, pada tahun 2015 silam Indonesia bahkan menjadi negara penyumbang sampah laut terbesar ke-2.
“Dari itu, pemerintah mulai fokus untuk mengurangi itu sampai terbentuklah Perpres 83/2018 tentang penanganan sampah laut. Dimana di dalamnya ada rencana aksi nasional penanganan sampah laut. Jadi Indonesia termasuk yang relatif cukup agresif dalam konteks ini,” ungkapnya.
Selain itu, sambung dia, kini juga telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKMPSL). Tim tersebut diketuai Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Sesuai dengan rencana aksi, target nasional mengurangi 70 persen sampah laut di tahun 2025, melalui penerapan 5 strategi dengan kolaborasi 16 kementerian/lembaga dan multi stakeholders. Dan berdasarkan hasil penghitungan kami di tahun 2021, sudah terkurangi sekitar 28,5 persen sampah laut dibandingkan dengan database tahun 2018,” bebernya.
Diakui dia, target pengurangan sampah laut sebanyak 70 persen dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Segala upaya wajib dilakukan, yang pada intinya adalah memitigasi agar kebocoran sampah ke laut semakin kecil.
“Jadi salah satu strateginya adalah menangani sampah di darat supaya terkelola dengan baik, agar tidak bocor ke lingkungan. Sementara sampah yang sudah terlanjur sampai ke sungai dan ke laut, tentunya secara berlahan dilakukan penanganan,” akunya.
Dan hal tersebut ditegaskan harus dilakukan secara bersama-sama atas kolaborasi berbagai unsur. Tidak hanya bisa menitikberatkan kepada pemerintah, melainkan perlu peran serta swasta, masyarakat, akademisi, dan media masa
“Kolaborasi multi-pihak menjadi kunci untuk penanganan isu polusi sampah plastik di laut. Salah satu bentuk kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk NPAP atau National Plastic Action Partnership. Itu diluncurkan pada tahun 2019 sebagai platform kolaborasi multi pihak untuk mendukung pemerintah Indonesia mencapai target penanganan sampah plastik. Dan Indonesia adalah negara pertama di dunia yang punya NPAP ini,” pungkasnya.
Lebih lanjut untuk diketahui pula, Kemenkomarves dan World Resource Institute Indonesia akan mengadakan sebuah kegiatan bertajuk Road G20 ‘Beating Plastic Pollution From Source to Sea. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari di Bali, yakni pada tanggal 3 dan 4 November 2022. (adi/jon)
