MANGUPURA- Komisi I DPRD Kabupaten Badung membedah RAPBD tahun anggaran 2023 bersama OPD terkait di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (7/10/2022).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, I Made Ponda Wirawan, didampingi Wakil Ketua II Wayan Sugita Putra. Hadir anggota Komisi I masing-masing I Wayan Loka Astika, Ni Luh Putu Sekarini dan I Gede Suardika.
Yang cukup mengejutkan dalam rapat kerja terungkap bahwa gedung-gedung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang super megah itu tidak memenuhi syarat standar dalam mengantisipasi kebakaran.
Kadis Damkar dan Penyelamatan, Wayan Wirya mengatakan, alat pemadam api ringan (APAR) saja tidak mencukupi. Padahal, sesuai standar APAR harus ada dalam jarak minimal setiap 15 meter. Wirya mengaku sudah merekomendasikan hal tersebut. Namun karena pandemi Covid-19, hal itu tidak bisa direalisasikan.
Wirya menyebutkan, kasus kebakaran yang terjadi di Badung melebihi jumlah hari dalam setahun. Terutama di daerah Badung Selatan, yang banyak terdapat akomodasi hotel berbintang yang tentu saja bertingkat dan restoran.
Guna mengantisipasi kebakaran pihaknya sudah sering mengedukasi lewat diklat pihak hotel dan restoran dalam mengantisipasi dan mengatasi kebakaran. Anehnya, untuk di lingkungan pegawai Pemkab Badung sendiri belum pernah. Untuk itu, dia mengharapkan adanya diklat bagi pegawai di lingkungan Pemkab Badung.
“Biar jangan ibarat babakan pole,” katanya.
Yang lebih mendesak lagi, Badung tidak memiliki mobil tangga. Padahal itu sangat penting untuk mengatasi kebakaran gedung bertingkat. Selain itu, pasukannya hingga saat ini belum memiliki baju tahan api dan tahan panas.
“Harga baju tahan api Rp125 Juta per set,” katanya.
Wirya menyebutkan jika ada kunjungan Presiden, pihaknya harus berada di ring satu untuk antisipasi. Dia lantas bercerita pernah ditegur Paspampres. Apa pasal? Ternyata pakaian seragam pasukannya yang menjadi biang kerok.
“Kami memakai baju yang diwantek,” katanya yang disambut tertawa hadirin.
Usai rapat, Ponda Wirawan mengatakan, rapat kerja tersebut dalam rangka membedah APBD 2023.
“Kami berkoordinasi dengan OPD terkait yang ada di leading sektor Komisi I. Dalam hari pertama ini ada tujuh OPD. Tugas kami adalah merangkum semua kebutuhan-kebutuhan semua OPD untuk kita perjuangkan dalam rapat-rapat Banggar dengan TAPD, sehingga ujung-ujungnya pelayanan terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Dia menyatakan ke depan dalam situasi yang sudah mulai normal ini masyarakat akan berpikir pasti pelayanan harus kembali normal seperti dulu.
“Inilah kita sedia payung sebelum hujan. Makanya kami dorong kepada OPD terkait untuk memasukkan semua kebutuhan mereka sehingga pelayanan-pelayanan akan menjadi lebih baik,” katanya.
Ponda menegaskan semua masukan nantinya akan dipilah-pilah, yang mana menjadi prioritas dalam penanggalan setiap kegiatan mereka.
“Makanya kami tadi tekankan bagaimana mereka bisa berkomunikasi bagus dengan Komisi I sebagai partner kerjanya sehingga kita semakin paham akan kebutuhan mereka. Pasti akan kami sharing. APBD kan prediksi, kalau tidak kita bikinkan rumahnya nanti suatu saat 2023 bagus ekonomi bagus PAD rumahnya nggak ada? Makanya kita bikin rancangan,” tandasnya.
Hadir pula saat itu Kasatpol PP IGAK Suryanegara, Kalaksa BPBD I Wayan Darma, Kabag Hukum AA Asteya Yudha, Kabag Kesra I Putu Sudika, perwakilan Dinas Sosial dan DPMPTSP. (litt)
