DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Bali “Sinergi untuk Pengendalian Inflasi Daerah dan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah”, Selasa (16/8/2022).
Gubernur Koster dalam arahannya, mendorong Bupati/Walikota se-Bali untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan untuk membantu pemerintah menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok.
“Saya mendorong Bupati/Walikota untuk membuat BUMD Pangan untuk sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kedepan Kita akan atur perdagangan antar kabupaten/kota. Untuk itu, BUMD Pangan harus memiliki skema permodalan yang bagus agar membeli secara cash kepada petani. Jadi petani langsung mendapat uangnya,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini.
Gubernur Koster juga meminta Bupati/Walikota se-Bali untuk bertangungjawab dalam penanganan inflasi daerahnya. Dikatakan Koster, seorang kepala daerah harus bisa memahami kondisi ekonomi daerahnya sendiri. Bahkan, mantan anggota DPR RI 3 (tiga) periode ini juga menyinggung kepala daerah yang tidak hadir pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Bali yang dilaksanakan pagi ini. Secara tegas, Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini meminta Bupati/Walikota bisa hadir langsung disetiap acara pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan.
“Kepala daerah harus bisa menghadiri rapat-rapat terkait dengan pengendalian inflasi. Bupati/walikota jangan hanya memikirkan bansos saja, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana harga di pasar, bagaimana kondisi masyarakatnya,
jangan sampai kepala daerah tidak mengetahui daerahnya mengalami inflasi,” tegasnya sembari berharap, akhir tahun 2022 semua Kabupaten/kota di Bali telah memiliki BUMD Pangan.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi sepanjang Januari-Juli 2022 yakni bawang merah (0,48%), cabai merah (0,36%), angkutan udara (0,35%), bensin (0,22%), minyak goreng (0,21%). Dimana Kota Denpasar dan Singaraja (Buleleng) masih menjadi daerah yang mengalami inflasi cukup tinggi per bulan Juli 2022.
Disampaikan Trisno, berdasarkan polahistoris, komoditas hortikultura memasuki musim panen raya pada Agustus-September dan harga akan kembali meningkat pada November-Desember 2022, sehingga perlu diantisipasi bersama.
“Sentra produksi bawang merah terkonsentrasi di Bangli, sedangkan wilayah lainnya sangat rendah. Pada semester I 2022, surplus ketersediaan dan penambahan impor, belum mampu meredam kenaikan inflasi yang mencapai 124,5% (yoy) pada Juli 2022. Pengaturan ketersediaan stok dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu ditingkatkan untuk menekan kenaikan harga bawang merah,” terangnya.
Sementara untuk sentra produksi cabai rawit berada di Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Pada semester I 2022, di Bali terjadi suplus stok dan net impor dari wilayah lain, namun tetap mengalami kenaikan inflasi yang tinggi pada Juni-Juli 2022. Ketersediaan pasokan perlu ditingkatkan pada periode selain panen raya dan sentra cabai masih perlu dikembangkan.
“Sedangkan untuk produksi beras di Bali lebih merata, terbesar di Tabanan. Pada semester I 2022, suplus stok beras di Bali cukup tinggi, dan inflasi beras terkendali. Terjadinya ekspor gabah dari Bali ke wilayah lain mengindikasikan bahwa tempat fasilitas penggilingan padi di Bali belum mencukupi kebutuhan, sedangkan tingginya impor beras mengindikasikan harga beras diluar Bali mampu bersaing dengan beras lokal, atau banyak diminati konsumen,” ungkapnya.
Ia mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) terus dilakukan dan diperluas untuk mendorong pemenuhan defisit daerah yang kekurangan dari daerah yang surplus dan memotong rantai distribusi, sehingga menekan laju inflasi.
Trisno juga sepakat dengan apa yang didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk pembentukan BUMD Pangan di Kabupaten/Kota se-Bali. Peningkatan peran BUMD, pemetaan potensi komoditas unggulan dan pengembangan industri pengolahan komuditas hortikultura diperlukan dalam pengendalian inflasi jangka panjang.
“Mendorong peningkatan peran dan kapasitas instrument BUMD sebagai pengendalian inflasi. Membagi pusat pertanian Bali sesuai dengan potensi komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dengan digital/ teknologi smart farming,” ujar Trisno Nugroho.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan deklarasi Dukungan Kepala Daerah Terhadap Pelaksanaan KAD Guna Menjaga Kestabilan Harga Pangan Kabupaten/Kota se-Bali serta penyerahan bibit cabai kepada Kabupaten/Kota se-Bali guna mendukung Gerakan Nasional Tanam Cabai Provinsi Bali. (arn/jon)
