BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi maupun gabungan fraksi di DPRD Buleleng sikapi Nota Pengantar Bupati Buleleng tentang Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPJ-P APBD) tahun 2021.
Selain peningkatan kemiskinan serta pengangguran akibat terdampak pandemi Covid-19, melalui pemandangan umum yang disampaikan di hadapan rapat paripurna Selasa (28/6/2022) yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna juga disampaikan sederet usul, saran dan catatan.
Tak hanya usul terkait pengentasan kemiskinan, pada rapat yang dihadiri Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra juga disampaikan saran meningkatkan PAD dan investasi.
Melalui juru bicaranya, Ketut Ngurah Arya, Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo memberi apresiasi terhadap pemenuhan kewajiban eksekutif menyampaikan LKPJ-P APBD Buleleng yang telah diaudit BPK Republik Indonesia.
“Hasil audit BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021 dengan penilaian/opini WTP patut diapresiasi sebagai bentuk ketaatan sekaligus penyajian laporan tata kelola keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan daerah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Catatan kecil, yang direkomendasikan BPK-RI juga wajib untuk ditindaklanjuti,” tukasnya.
Target capaian indikator makro yang berpengaruh pada kemiskinan, pengangguran, IPM, Inflasi dan gini rasio patut dikaji sehingga kegiatan dapat lebih efektif, strategis dengan konsep pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.
Senada dengan gabungan fraksi, melalui jubirnya Putu Gede, Fraksi Partai Golkar (FPG) menyatakan sepakat dan mendorong pembahasan lebih lanjut Ranperda LKPJ-P APBD tahun 2021 dengan usul, saran dan catatan agar eksekutif melakukan evaluasi dan melakukan kegiatan strategis peningkatan ekonomi makro.
“Kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak terpuruknya perekonomian juga harus mendapat penanganan yang langsung menyentuh masyarakat antara lain melalui program kegiatan padat karya dan stimulus UMKM,” tandas Putu Gede sembari menyebutkan selain perekonomian, pemerintah juga wajib memperhatikan peningkatan penyakit Rabies antara lain dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan wabah rabies.
Fraksi Partai Nasdem melalui jubirnya Made Sudiartha, selain menyorot capaian PAD yang harus ditingkatkan tanpa menyakiti masyarakat seperti optimalisasi fungsi pemanfaatan barang milik daerah dan penerimaan laba dari BUMD, juga memberikan catatan terhadap Pasar Banyuasri.
“Sejauh ini kami belum melihat nilai tambah Pasar Banyuasri terhadap geliat perekonomian dan daya beli masyarakat. Sehingga perlu dievaluasi agar bisa berfungsi sesuai konsep sejatinya,” tandas Sudiarta meyakinkan.
Sementara Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya Wayan Teren,mengusulkan agar pengentasan kemiskinan dan pengangguran dilakukan komprehensif sejalan dengan upaya peningkatan PAD melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. (kar,dha)
