DENPASAR -Hampir sebagian besar krama subak di Kabupaten Buleleng meminta kepada wakil rakyat di DPRD Bali agar memperjuangkan dana bantuan yang diberikan kepada semua Subak di Bali bisa ditinjau kembali. Sebab, bantuan keuangan khusus (BKK) oleh pemerintah provinsi Bali kepada kelompok subak di Bali sejak tahun 2020 terus mengalami penurunan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry via telepon, Selasa (24/5/2022).
Menurut Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry, aspirasi krama subak disampaikan dalam kegiatan menjaring aspirasi masyarakat (Reses) yang dilakukan di Buleleng selama ini.
Politisi Golkar asal Banyuatis Buleleng ini mengatakan tahun 2019 bantuan dana kepada subak dan subak abian di Bali diberikan sebesar Rp 50 juta. Tahun 2020 bantuan mengalami penurunan menjadi Rp 40 juta per tahun. Alasan pandemi Covi-19, di tahun 2021 besarnya bantuan subak kembali menurun menjadi Rp 25 juta dan ahun 2022 kembali menurun menjadi Rp 10 juta. “Krama subak dalam aspirasi yang disampaikan, meminta diperjuangkan agar bantuan subak ditinjau kembali nilainya,”ujar Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Bali.
Bantuan subak yang diberikan oleh pemerintah provinsi disertai dengan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan. Dalam penggunaannya dimanfaatkan untuk tiga bagian yakni untuk Pelemahan, Pawongan dan Parahyangan. Semakin menurunnya dana bantuan krama subak jelas tidak bisa membuat kegiatan sesuai yang diharapkan lantaran keterbatasan dana.
Sugawa Korry berharap, situasi perekonomian Bali yang mulai membaik dan kasus Covid-19 kian stabil, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan sehingga alokasi dana bantuan kepada krama subak bisa dikembalikan seperti semula.
“Kita minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali dana bantuan subak yang sekarang tinggal Rp 10 juta saja. Kita siap untuk mengawal aspirasi masyarakat petani,”janjinya.
Selain persoalan dana bantuan subak, muncul juga aspirasi yabg disampaiman peternak babi dan peternak sapi. Hal dikarenakan munculnya penyakut mata dan kuku (PMK) pada ternak sapi dan penyakit ini sudah menyebar di sejumlah provinsi seperti di Jawa Timur dan NTB. Tentu akan sangat mengkhawatirkab peternak babi dan sapi di Bali terutama di Kabupaten Buleleng.
Para peternak babi dan sapi, mengharapkan pemerintah daerah mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis terkait penanganan penyakit mulut dan kuku sapi dan virus untuk babi. Sugawa Korry mengatakan munculnya penyakit ini, dirasakan peteran babi dan sapi sangat terpukul dan sangat berpengaruh terhadap ekonomi mereka.
Sebab, sapi yang dimiliki peternak dalam kondisi sehat tidak bisa dijual keluar Bali. Hal ini jelas merugikan peternak secara ekonomi.
Dalam kegiatan reses tersebut dihadapan peternak, pemerintah dapat membantu dalam dua hal dalam mengabtisipasi penyakit PMK pada ternsk yakni membantu peternak dalam penyediaan obat-obatan yang di butuhkan, serta penyuluhan terkait penanganan PMK tersebut.
“Untuk ternak sapi yang dinyatakan bebas PMK, agar diupayakan angkutan melalui laut,”pungkasnya. (arnn)
