KUTSEL – Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali. KTT G20 yang puncaknya akan terlaksana di Bali pada November 2022 nanti, diyakini akan menjadi sebuah momentum kebangkitan.
Demikian seperti disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, ketika hadir sebagai salah satu narasumber kegiatan Forum Wartawan Kemenko Marves: Mengawal Gelaran Presidensi KTT G20 Tahun 2022, Selasa (24/5/2022).
“KTT G20 tentu adalah momentum yang sangat baik. Tidak hanya untuk Indonesia, namun juga Bali pada khususnya. Maka dari itu, Pemetintah Provinsi Bali memberikan dukungan semaksimal mungkin, agar KTT G20 bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Sederhananya, kata dia, G20 bisa menjadi kesempatan bagi Bali untuk menginformasikan kembali kepada dunia bahwa pariwisata Bali yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, kini sudah mulai bangkit.
“Apa yang kami persiapkan di Pemerintah Provinsi Bali, tentu sejalan dengan apa yang dipersiapkan oleh Pusat. Bapak Presiden dan Pak Menko Marves sudah berkali-kali datang ke Bali untuk mengecek kesiapan,” ujarnya.
Kesiapan tersebut setidaknya telah dilakukan mulai dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, perjalanan menuju venue, infrastruktur pendukung, tampilan budaya, hingga ke destinasi wisata.
“Infrastuktur kami siapkan bersama-sama Pemerintah Pusat, supaya benar-benar nyaman untuk delegasi,” sambungnya.
Bukan hanya itu, berbekal semangat untuk menjadikan momentum G20 sebagai penggerak perekonomian Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengkomunikasikan agar UMKM Bali bisa turut dilibatkan. Paling tidak dengan menunjukkan produk-produknya, pada sejumlah venue yang dimanfaatkan dalam KTT G20.
“Dengan demikian, maka UMKM Bali bisa sekaligus mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.
Soal pengamanan, lanjut Dewa Indra, unsur Pecalang juga dipastikan akan dilibatkan. Menurut dia, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di Bali, ketika ada sebuah perhelatan, termasuk yang berkelas internasional.
“Mereka akan didata, diregistrasi, dan diberikan tanda pengenal. Berapa jumlah terlibat, ini koordinasinya antara Majelis Desa Adat dengan TNI dan Polri,” pungkasnya. (adi/jon)
